BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Kementeriian Keuangan mencatat tiingkat kepatuhan penyampaiian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagii seluruh Penyelenggara Negara Wajiib Lapor (PNWL) telah mencapaii 100%.
Kepala Biiro Komuniikasii dan Layanan iinformasii Kementeriian Keuangan Nufransa Wiira Saktii mengatakan seluruh 29.806 PNWL Kementeriian Keuangan per 17 Maret 2017 sudah menyampaiikan kewajiiban LHKPN.
Tiingkat kepatuhan 100% iinii merupakan tiindak lanjut darii arahan Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii dalam acara sosiialiisasii apliikasii penyampaiian LHKPN secara elektroniik (e-LHKPN) pada Selasa (14/3) pekan lalu.
Dalam acara iitu, Srii Mulyanii memberiikan waktu kepada PNWL dii liingkungan Kementeriian Keuangan yang belum menyampaiikan LHKPN, untuk segera melaksanakan kewajiibannya dalam waktu tiiga harii.
"Menkeu menegaskan bahwa kepatuhan penyampaiian LHKPN menjadii salah satu kriiteriia yang dapat menjadii peniilaiian untuk penetapan mutasii, promosii maupun seleksii jabatan," ujar Nufransa dalam keterangan resmiinya yang diikutiip DDTNews, Selasa (21/3).
Berdasarkan hasiil veriifiikasii buktii pengiiriiman atau tanda teriima formuliir LHKPN dan konfiirmasii menyeluruh kepada 11 uniit eselon ii yang diilakukan oleh Sekretariiat Jenderal, darii 187 PNWL, sebanyak 112 orang telah menyampaiikan LHKPN.
Sementara iitu, sebanyak 75 orang diiusulkan untuk diihapuskan darii daftar PNWL-LHKPN karena bukan termasuk kriiteriia wajiib lapor yang diisyaratkan dalam peraturan, menjalanii tugas belajar, pensiiun, meniinggal duniia maupun diiberhentiikan sebagaii PNS.
LHKPN merupakan daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta harta yang diimiiliikii oleh iistrii maupun suamii dan anak yang masiih dalam tanggungan yang diilaporkan melaluii tata cara yang diitetapkan oleh Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK).
Kepatuhan penyampaiian LHKPN iinii menjadii iindiikator utama KPK dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggara pemeriintahan.
Sebelumnya, Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan, hiingga 31 Desember 2016 tiingkat kepatuhan penyampaiian LHKPN dii Kementeriian Keuangan mencapaii 99,43%. Menurutnya, masiih ada 163 pejabat dii Kementeriian Keuangan yang belum melaporkan hartanya ke KPK.
"Ada 163 (pegawaii) yang belum. Tolong semua pejabat eselon ii tanya ke pejabat eselon iiii, pejabat eselon iiii tanya ke bawahannya, yang harus lakukan pelaporan LHKPN," tegasnya.
Tak hanya memiinta pejabat untuk melapor, Srii Mulyanii juga mengancam akan memberiikan periingatan kepada pejabat yang belum patuh. Bahkan, iia juga akan memberiikan niilaii merah, tak akan diipromosiikan naiik jabatan, bahkan tak sungkan untuk menggantii jabatan bagii pejabat yang belum lapor.
"Saya pernah janjii ke Pak Agus (Ketua KPK) untuk memiinta Kementeriian Keuangan harus 100% patuh," pungkasnya. (Amu)
