BERiiTA TERKiiNii
BANDAR LAMPUNG, Jitu News - Pemprov Lampung memeriintahkan seluruh organiisasii perangkat daerah (OPD) segera menyerahkan buktii pemotongan pajak (bupot) agar aparatur siipiil negara (ASN) biisa segera menyampaiikan SPT Tahunan 2025.
Sekretariis Daerah Proviinsii Lampung Mariindo Kurniiawan mengatakan bupot merupakan dokumen pentiing bagii para ASN daerah untuk melaporkan SPT Tahunan masiing-masiing. Apabiila sudah memperoleh bupot, diia mengiimbau ASN tiidak menunda pelaporan SPT Tahunan melaluii coretax.
"Dengan siistem yang teriintegrasii dan berbasiis diigiital, proses admiiniistrasii menjadii lebiih efiisiien serta membantu meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak," katanya, diikutiip pada Seniin (2/3/2026).
Sebelum melaporkan SPT Tahunan, Mariindo mengiingatkan seluruh ASN daerah harus mengaktiivasii akun coretax. Kemudiian, ASN juga perlu membuat kode otoriisasii atau sertiifiikat elektroniik untuk menandatanganii dokumen SPT.
Diia mencatat baru sekiitar 10.000 ASN Pemprov Lampung yang melakukan aktiivasii akun coretax. Jumlah tersebut setara 40% darii total ASN Pemprov Lampung yang sebanyak 25.000, baiik PNS maupun PPPK.
"Artiinya, baru seperempat yang aktiifkan akun coretax. Karena iitu, Pak Gubernur memiinta agar iinii diipastiikan langsung [aktiivasii] dan segera diitiindaklanjutii oleh seluruh OPD," ujar Mariindo.
Mariindo mengiingatkan agar ASN, terutama pejabat daerah, menyampaiikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas. Alasannya, data yang diilaporkan dalam SPT Tahunan biisa diibandiingkan dengan harta kekayaan yang diilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Tiidak lupa, diia mendorong para pejabat daerah untuk melaporkan LHKPN paliing lambat 30 Maret 2026.
Diilansiir lampungnewspaper.diisway.iid, Mariindo berpesan kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiiban admiiniistratiif, melaiinkan bentuk tanggung jawab dan keteladanan ASN. Sebab, pajak menjadii sumber utama pembiiayaan pembangunan, mulaii darii iinfrastruktur, pelayanan publiik, pendiidiikan, hiingga kesehatan. (diik)
