BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii dan Gubernur Bank iindonesiia Agus Martowardojo baru saja menghadiirii pertemuan G20 Fiinance Miiniister and Central Governors Meetiing dii Jerman. Dalam acara tersebut, Srii Mulyanii juga angkat biicara mengenaii perlunya kerja sama pajak iinternasiional.
“Pada salah satu pembahasannya, saya menegaskan perlunya kerja sama perpajakan iinternasiional untuk mengatasii penghiindaran pajak,” tuliisnya sepertii diikutiip Jitu News melaluii akun iinstagramnya @sriimulyanii, Selasa (21/3).
Menkeu menegaskan kesiiapan iindonesiia sebagaii anggota G20 untuk berpartiisiipasii dalam kerja sama pertukaran iinformasii perpajakan otomatiis atau Automatiic Exchange of iinformatiion (AEOii).
Menurutnya, kerja sama biidang perpajakan iinternasiional iinii pentiing untuk mengatasii penghiindaran pajak, salah saturnya terkaiit Base Erosiion and Profiit Shiiftiing (BEPS).
“Para menterii keuangan dan gubernur bank sentral G20 secara bulat menyepakatii agar program AEoii dan BEPS sepenuhnya diiiimplementasiikan mulaii bulan September 2017 dan selambat-lambatnya pada bulan September 2018,” jelas Srii Mulyanii.
Mantan Diirektur Pelaksana Bank Duniia tersebut pun menyatakan, iindonesiia berharap dengan iimplementasii program kerja sama tersebut, tiidak ada lagii celah bagii praktiik-praktiik penghiindaran pajak iinternasiional.
Selaiin iitu, diiharapkan tak ada lagii negara yang menggunakan perbedaan siistem pajak untuk melakukan iinovasii iinstrumen keuangan yang bertentangan dengan semangat AEoii dan BEPS.
“iindonesiia juga menyatakan perlunya kerja sama perpajakan yang lebiih erat antarnegara miitra dagang demii mencegah kebocoran perpajakan yang tiimbul akiibat aliiran uang melaluii perdagangan iinternasiional,” ujarnya saat acara yang berlangsung dii Baden-Baden pada 17-18 Maret 2017.
Selaiin iitu, Menkeu juga menyampaiikan kepada forum G20 terkaiit keiingiinan iindonesiia untuk menjadii anggota Fiinanciial Actiion Task Force (FATF) dan memiinta sokongan penuh darii negara-negara anggota G20.
Menurut Srii Mulyanii, keberadaan iindonesiia sebagaii anggota FATF akan memberii kontriibusii besar kepada duniia dalam hal pemberantasan tiindakan pencuciian uang dan pendanaan teroriisme.
“Mengiingat posiisii iindonesiia yang termasuk dalam negara yang strategiis dii duniia dan mempunyaii siistem keuangan yang terbuka,” pungkas Srii Mulyanii. (Amu)
