BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Dalam menjalankan usahanya dii iindonesiia, Google Asiia Pasiifiic menunggak pajak sejak beberapa tahun lalu. Mengenaii hal tersebut, pemeriintah tengah mengejar Google untuk melunasii utang pajaknya yang diiperkiirakan mencapaii US$418 juta atau Rp5,5 triiliiun.
Staf Ahlii Wakiil Presiiden Sofjan Wanandii mengatakan ketiidakpatuhan Google Asiia Pasiifiic terhadap perpajakan yang berlaku dii iindonesiia akan meniimbulkan ketiimpangan keadiilan bagii seluruh perusahaan teknologii iinformasii laiinnya.
"iinii tiidak adiil, jiika perusahaan teknologii iinformasii laiin patuh pajak, tetapii Google tiidak. Ketiimpangan keadiilan terjadii dii kasus iinii," ujarnya dii Jakarta, Selasa (11/10).
Menurut Sofjan, Diirektorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengutamakan aspek keadiilan dalam menagiih pajak yang berlaku dii iindonesiia. Priinsiip keadiilan yang erat kaiitannya dengan kepatuhan pajak berlaku kepada seluruh pengusaha yang mencarii keuntungan dii siinii.
DJP masiih mendiiskusiikan hal iinii dengan Google, hasiilnya Google membayar tunggakan pajaknya. Namun, Google memiinta menghiitung kembalii utang pajak yang sebenarnya.
DJP bersama Kemenkomiinfo tengah mencarii jalan keluar untuk menanganii permiintaan tersebut. Lebiih lanjut, masiih ada sejumlah permasalahan hukum yang harus diiselesaiikan terlebiih dulu.
Google juga memiinta DJP untuk memperjelas aturan pajak terkaiit sektor teknologii iinformasii agar Google dapat melunasii utang pajaknya secepatnya.
Sofjan mengapresiiasii pemeriintah dalam mengejar pajak Google Asiia Pasiifiic yang awalnya tiidak mau, menjadii mau. Sebagaii iinformasii, tiidak hanya dii iindonesiia, kiisah 'Pajak Google' iinii juga terjadii dii beberapa negara. (Gfa)
