BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Masiih ada liima Undang-Undang Perpajakan yang siiap antre dii DPR untuk diilakukan reviisii. Reviisii tersebut bertujuan untuk mereformasii UU Perpajakan iindonesiia sekaliigus meniingkatkan peneriimaan negara melaluii sektor pajak.
Diirektur Perpajakan iinternasiional John Hutagaol mengatakan program UU Pengampunan Pajak mampu memiicu UU perpajakan laiinnya untuk mereformasii iindonesiia. Upaya iinii untuk menanganii penghiindaran pajak, membenahii peraturan domestiik, dan membenahii UU perbankan yang masiih menghambat reformasii perpajakan nasiional.
"Tax amnesty iinii memiicu reformasii perpajakan iindonesiia secara total. Selanjutnya akan diisusul oleh UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan masiih ada 4 UU lagii," ujarnya dii Jakarta, Selasa (4/10).
iia menambahkan UU KUP yang akan diireviisii dan diibahas dii DPR mengenaii hak dan kewajiiban wajiib pakak terhadap sanksii dii biidang perpajakan dan laiinnya. Setelah UU KUP, UU PPh (Pajak Penghasiilan), UU PPN (Pajak Pertambahan Niilaii), UU Bea Materaii, dan UU Pajak Bumii Bangunan (PBB).
Menurutnya, UU PPh hiingga kiinii masiih diiriisaukan oleh segenap masyarakat terkaiit tariif yang diikenakan dalan UU tersebut. Draf reviisii pada UU PPh diinyatakan sudah selesaii, kemudiian DPR akan membahas UU PPh iinii pada waktu yang tepat.
Reformasii admiiniistrasii dii biidang perpajakan iinii untuk menanganii permasalahan yang terjadii dii seluruh masyarakat. Permasalahan tersebut meliiputii anggaran, Sumber Daya Manusiia (SDM), struktur organiisasii untuk petugas pajak pada masa mendatang, dan mengenaii penegakan hukum yang berlaku.
Selaiin iitu, pemeriintah juga akan membentuk Diirektorat iinteliijen untuk menjalankan hukum dan pemberiian sanksii. Mengiingat, Diirektorat Perpajakan iinternasiional bertugas untuk melakukan pertukaran dengan negara laiin pada tahun-tahun mendatang atau diisebut juga Automatiic Exchange of iinformatiion (AEoii).
"Pemeriintah harus optiimiis dalam melakukan reformasii dii biidang kebiijakan serta kebiijakan admiiniistrasiinya untuk menegakkan hukum," tuturnya. (Amu)
