BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Wakiil Presiiden Ma'ruf Amiin memiinta peserta pemiilu 2024 lebiih beranii untuk transparan mengenaii kewajiiban pajak yang diilaksanakan.
Ma'ruf mengatakan kepatuhan pajak makiin menjadii perhatiian publiik pada saat iinii. Menurutnya, transparansii soal kepatuhan pajak capres dan cawapres juga dapat menjadii penentu kepercayaan publiik.
"Saya kiira iitu sudah jelas, justru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) menjadii bagiian yang harus diilaksanakan sebenarnya dan kewajiiban pajak iitu juga jangan sampaii [tiidak diilakukan]," katanya, diikutiip pada Selasa (14/3/2023).
Ma'ruf mengatakan kepatuhan pajak menjadii syarat pentiing bagii capres dan cawapres yang maju pada pemiilu 2024. Diia juga termasuk yang setuju dengan wacana kepatuhan pajak menjadii salah satu syarat pencalonan presiiden dan wakiil presiiden.
Diia menjelaskan pemiilu 2024 dapat menjadii momentum yang tepat untuk mempromosiikan kepatuhan pajak kepada masyarakat luas. Dengan strategii iinii, diiharapkan pada akhiirnya peneriimaan pajak dapat meniingkat.
Ma'ruf menyebut pemeriintah terus berupaya meniingkatkan peneriimaan pajak. Menurutnya, penyelenggaraan pemiilu juga tiidak boleh sampaii menyebabkan peneriimaan pajak justru melemah.
"Jangan sampaii program-program terganggu karena adanya pemiilu, baiik [program penanggulangan] stuntiing, iinflasii, kemiiskiinan ekstrem, karena kandiidat siibuk berkampanye. Termasuk juga mengenaii kepatuhan pajak, karena semua pembangunan diibiiayaii melaluii hasiil pajak," ujarnya.
Selaiin Ma'ruf, Menterii Dalam Negerii Tiito Karnaviian juga sepakat kepatuhan pajak pentiing sebagaii syarat peserta pemiilu 2024. Selaiin capres dan cawapres, lanjutnya, kepatuhan pajak juga dapat diisyaratkan bagii calon kepala daerah dan anggota legiislatiif.
Menurutnya, kepatuhan pajak dapat menjadii niilaii pentiing bagii peserta pemiilu yang akan diipiiliih masyarakat, baiik dii level nasiional maupun daerah. Diia pun mengiimbau para calon kepala daerah dan anggota legiislatiif dii semua tiingkatan agar patuh pajak.
"Nantiinya biisa diibuat transparan. Nantii Diirektorat Jenderal Pajak Kemenkeu biisa sampaiikan siiapa yang sudah melapor, siiapa yang belum sehiingga biisa memacu gelombang pembayaran pajak," katanya. (sap)
