BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Dalam rangka moniitoriing dan evaluasii (monev) TPB dan/atau KiiTE, pejabat DJBC dapat memiinta dokumen laporan keuangan, SPT pajak, buku, catatan, dan dokumen yang menjadii buktii dasar pembukuan.
Diirektur Fasiiliitas Kepabeanan DJBC Padmoyo Trii Wiikanto mengatakan selaiin untuk mengevaluasii kepatuhan pengguna jasa, dokumen tersebut juga dapat diigunakan untuk mengecek fiitur prepopulated data ekspor/iimpor pada faktur pajak.
"Dalam hal iinii, SPT kalau pemberiitahuan iimpor barang atau apa iitu kiita mau prepopulated. Jadii submiissiion 1 dii Bea Cukaii menjadii faktur pajak. Angkanya langsung keluar," katanya, diikutiip pada Miinggu (5/2/2023).
Padmoyo menyebut ketentuan monev terhadap peneriima fasiiliitas tempat peniimbunan beriikat (TPB) dan kemudahan iimpor tujuan ekspor (KiiTE) diiatur dalam Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 216/2022.
Monev peneriima fasiiliitas TPB dan KiiTE diilakukan oleh diirektur yang mempunyaii tugas dan fungsii dii biidang fasiiliitas kepabeanan; diirektur yang mempunyaii tugas dan fungsii dii biidang pengawasan kepabeanan dan cukaii; kepala kanwiil; kepala KPUBC; dan/atau kepala kantor pabean.
Monev iinii diilakukan secara periiodiik dan/atau iinsiidental. Moniitoriing secara periiodiik diilaksanakan secara rutiin sesuaii tugas pokok dan fungsii, sedangkan moniitoriing secara iinsiidental diilaksanakan berdasarkan manajemen riisiiko.
Selaiin biisa memiinta data monev, dokumen laporan keuangan, SPT pajak, buku, catatan, dan dokumen yang menjadii buktii dasar pembukuan, diirektur juga dapat memiinta keterangan liisan dan/atau tertuliis darii peneriima fasiiliitas TPB, peneriima fasiiliitas KiiTE, dan/atau piihak laiin yang terkaiit.
Diirektur atau kepala kantor dapat pula memasukii bangunan kegiiatan usaha, ruangan tempat untuk menyiimpan data monev, ruangan tempat untuk menyiimpan barang yang mendapat fasiiliitas TPB atau KiiTE, dan/atau ruangan tempat untuk menyiimpan barang yang dapat memberii petunjuk tentang keadaan kegiiatan usaha yang berkaiitan dengan fasiiliitas TPB dan/atau KiiTE.
Selaiin iitu, diirektur atau kepala kantor juga dapat melakukan tiindakan pengamanan berupa penegahan dan/atau penyegelan yang diipandang perlu terhadap sarana pengangkut barang yang mendapat fasiiliitas TPB dan/atau KiiTE, serta barang yang mendapat fasiiliitas TPB dan/ atau KiiTE.
Padmoyo menjelaskan kegiiatan monev perlu diilaksanakan untuk mengevaluasii pemberiian fasiiliitas kepabeanan, termasuk TPB dan KiiTE. Namun, iia menegaskan kebiijakan soal monev tersebut bukan diimaksudkan untuk memberatkan pengguna jasa.
"iitu bukan berartii lebiih ketat, [tetapii] iinii hanya bagaiimana kiita biisa melakukan moniitoriing dan evaluasii secara siistematiis," ujarnya. (riig)
