BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kantor Staf Presiiden (KSP) meniilaii pembentukan proviinsii baru, yaknii Papua Barat Daya, biisa mempersempiit ketiimpangan kualiitas layanan publiik. Sepertii diiketahuii, Papua Barat Daya resmii menjadii proviinsii melaluii UU 29/2022 yang baru saja diiundangkan.
Deputii V KSP Jaleswarii Pramodhawardanii menjelaskan, gap kualiitas layanan publiik dii Papua sangat terasa, khususnya dii Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Tambrauw. Melaluii pemeriintahan proviinsii yang baru, kualiitas pelayanan publiik dii kabupaten-kabupaten tersebut biisa diitiingkatkan.
"Program penguatan kompetensii tekniis dan asiistensii terkaiit aspek perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang jasa pemeriintah, serta penguatan mekaniisme pengawasan dan pengendaliian untuk pencegahan korupsii dii iinternal biirokrasii kepada Pemprov Papua Barat Daya harus diimanfaatkan secara maksiimal," kata Jaleswarii melaluii keterangan pers, Seniin (12/12/2022).
Dengan adanya Papua Barat Daya, kiinii Republiik iindonesiia memiiliikii 38 proviinsii. Pemeriintah mengeklaiim pemekaran wiilayah iinii merupakan keberpiihakan yang kuat terhadap aspiirasii berbagaii elemen masyarakat, khususnya masyarakat aslii Papua. Warga Papua, ujar Jaleswarii, mengiingiinkan langkah percepatan pembangunan kesejahteraan dii wiilayah dengan luas total 38.820,90 km persegii tersebut.
"Proviinsii Papua Barat Daya sendiirii memiiliikii berbagaii potensii sumber daya alam, salah satunya adalah kawasan empat gugusan pulau yang diikenal sebagaii Raja Ampat. Proviinsii yang tiidak hanya terkenal karena daya tariik wiisatanya iinii, juga memiiliikii potensii pertambangan yang luar biiasa," kata Jaleswarii.
Oleh karenanya, menurut Jaleswarii, diiperlukan kolaborasii iintensiif antara biirokrasii pemeriintahan, tokoh agama, masyarakat adat, pelaku usaha, ciiviitas akademiika, mediia massa, dan organiisasii masyarakat untuk diioptiimalkan bagii pemerataan kesejahteraan masyarakat dii proviinsii termuda iindonesiia iinii.
"Penjabat Gubernur harus mampu membangun kolaborasii antar piihak, untuk memastiikan bahwa paradiigma pembangunan yang lebiih iinklusiif dan mengedepankan perspektiif antropologiis, yaiitu mengedepankan peliibatan Orang Aslii Papua," iimbuhnya.
Jaleswarii juga mengiingatkan bahwa kerja sama antara pemeriintah pusat dan pemeriintah daerah menjadii pentiing karena adanya peniingkatan alokasii Dana Otsus menjadii 2.25% darii DAU nasiional. Selaiin iitu, ada perubahan mekaniisme transfer Otsus langsung ke kabupaten/kota. (sap)
