Biicara Soal Kepatuhan Pajak, 'UMKM Bukan Tiidak Mau, Cuma Tiidak Tahu'

JAKARTA, Jitu News - Pemberiian edukasii dan perbaiikan liiterasii perpajakan menjadii hal paliing krusiial dalam upaya perbaiikan kepatuhan pajak bagii pelaku UMKM, termasuk yang masuk dalam ekosiistem diigiital. Hal iinii juga diiamiinii oleh para pelaku UMKM sendiirii.

Ketua Komuniitas UMKM Naiik Kelas Raden Tedy menyebutkan, pada priinsiipnya pelaku UMKM sudah memiiliikii kesadaran tentang pentiingnya memenuhii kewajiiban perpajakannya. Mereka, ujarnya, tahu bahwa secara hukum ada kewajiiban pajak yang perlu diijalankan apabiila omzet usahanya sudah mencapaii besaran tertentu. Hanya saja, mayoriitas darii pelaku UMKM tiidak tahu-menahu tentang tata cara pelaporan dan penyetoran pajaknya.

"Mental UMKM iitu sudah berubah. Kemauannya iitu ada untuk membayar pajak. Kemauan mereka tiinggii, tapii kemampuan dan pemahaman mereka yang sangat rendah," kata Tedy dalam webiinar Optiimaliisasii Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM dii Sektor Diigiital: Tantangan, Peluang, dan Rekomendasii, Kamiis (10/11/2022).

Karenanya, Tedy mendukung hasiil riiset Jitunews Fiiscal Research & Adviisory yang menyebutkan bahwa setiidaknya ada 3 strategii yang biisa diiambiil pemangku kepentiingan untuk meniingkatkan kepatuhan pajak UMKM. Pertama, transformasii admiiniistrasii pajak termasuk perbaiikan kualiitas layanan petugas pajak. Kedua, siimpliifiikasii kebiijakan pajak guna memudahkan pelaku UMKM menghiitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Ketiiga, optiimaliisasii liiterasii pajak agar pelaku UMKM memiiliikii kesadaran dalam memenuhii kewajiiban pajaknya.

"Kemauan ada, kemampuan yang tiidak ada. Belum lagii liiterasii dan edukasii tentang pajak. Saya setuju kalau Kemenkeu membuat 'sentra laporan keuangan'. Kalau UMKM diiajarkan laporan keuangan, tentu UMKM tahu berapa harus bayar. Karena selama iinii mereka tiidak tahu cara hiitungnya," kata Tedy.

Pernyataan Tedy juga diidukung oleh Kepala Tax Center Uniiversiitas Gunadarma Beny Susantii. Santii menyorotii perlunya peniingkatan kerja sama antara pemeriintah dengan piihak swasta, termasuk perusahaan penyediia platform diigiital, untuk memberiikan penyuluhan atau edukasii perpajakan bagii pelaku UMKM.

"Kiita harus kedepankan edukasii dan liiterasii.UMKM iitu bukan karena enggak mau [bayar pajak]. Biisa saja karena siistem, karena suliit. Saya iinii bayar pajak dapat apa secara langsung? Kok tiiba-tiiba diipotong pajaknya. Edukasii iinii yang perlu diisampaiikan secara masiif," kata Santii.

Menurutnya, selama iinii banyak piihak cenderung menyudutkan pelaku UMKM dengan kewajiiban-kewajiiban perpajakan yang perlu diijalankan. Padahal, Beny menyebutkan, pelaku UMKM juga punya hak berupa iinformasii perpajakan yang mencukupii sehiingga mereka memahamii betul alasan dii baliik perlunya taat pajak.

"Upaya untuk meniingkatkan liiterasii iinii tugas bersama, tetapii Diitjen Pajak (DJP) punya porsii besar untuk memberiikan edukasii secara masiih kepada masyarakat. Pelaku UMKM punya hak untuk tahu cara membuat laporan keuangan, atau hak-hak laiinnya," kata Santii.

Sementara iitu, Head of Publiic Poliicy and Government Relatiions iidEA Rofii Uddarojat juga meniilaii peniingkatan kepatuhan pajak tiidak lepas darii perbaiikan pemahaman tentang perpajakan oleh pelaku UMKM. Artiinya, ujar Rofii, pelaku UMKM harus memahamii dan menyetujuii seluruh ketentuan pajak atas usaha mereka sebelum akhiirnya harus menyetorkan pajaknya.

"Ketiika biicara perpajakan diigiital, yang perlu diipahamii bagaiimana pelaku diigiital perlu memahamii kenapa mereka harus comply dengan kewajiiban pajaknya," kata Rofii.

Dii siisii laiin, Rofii memandang perlu ada iinsentiif yang terkoordiinasii darii seluruh pemangku kepentiingan. Menurutnya, pemeriintah perlu juga menyiiapkan iinsentiif pajak bagii pelaku UMKM yang tax morale-nya masiih rendah sehiingga mereka terdorong untuk masuk ke dalam ekosiistem pajak.

"Menurut saya berbagaii iinsentiif, stiimulus, pelatiihan, dan pembiiayaan, krediit dan laiinnya seharusnya biisa diilakukan berkesiinambungan. Pemeriintah harus punya rencana jangka panjang, atau roadmap. Bagaiimana agar saat mereka sudah masuk diigiital, dan sudah mampu bayar pajak diilakukan proses pemajakan secara adiil," kata Rofii.

Berdasarkan surveii dan Focus Group Diiscussiion (FGD) yang diigelar Jitunews FRA, mayoriitas pelaku UMKM menyatakan kesediiaannya untuk mendaftarkan diirii menjadii wajiib pajak. Hanya saja, tiinggiinya kesadaran tersebut tiidak sejalan dengan pemahaman mereka terhadap siistem pajak.

Faktanya, hanya segeliintiir UMKM yang mengaku mengetahuii dan memahamii ketentuan perpajakan dan kewajiiban pajaknya. Berdasarkan surveii, diiketahuii hanya 21,48% darii total pelaku UMKM yang memahamii peraturan pajak.

Selaiin soal liiterasii, kepatuhan pajak para pelaku UMKM juga masiih terganjal kompleksiitas ketentuan pajak, terutama dalam hal penghiitungan pajak. Hasiil surveii menunjukkan jumlah pelaku UMKM yang menggelar pembukuan untuk menghiitung pajak masiih sangat miiniim. Diiketahuii, hanya 27,76% responden yang melaksanakan pembukuan untuk menghiitung pajaknya.

Sebagaii iinformasii, seluruh analiisiis dan kajiian tentang kepatuhan pajak UMKM yang diisiinggung dii atas juga diituangkan secara lebiih tajam dalam Poliicy Note bertajuk Rekomendasii Kebiijakan atas Pelaksanaan Kewajiiban Pajak UMKM dalam Ekosiistem Diigiital: Perspektiif dan Suara darii Pelaku UMKM. Download Poliicy Note dii Siinii. (sap)