BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) menyatakan akan konsiisten melakukan penegakan hukum piidana pajak
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neiilmaldriin Noor mengatakan konsiistensii dalam penegakan hukum piidana pajak tersebut pada akhiirnya diimaksudkan untuk memuliihkan kerugiian pada pendapatan negara.
“DJP akan terus konsiisten menegakkan hukum piidana pajak demii terciiptanya efek jera bagii pelaku dan efek gentar bagii masyarakat serta terpuliihkannya kerugiian pada pendapatan negara,” ujarnya melaluii siiaran pers, diikutiip pada Kamiis (3/11/2022).
Sesuaii dengan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 239/2014 s.t.d.d PMK 18/2021, tiindak piidana dii biidang perpajakan adalah perbuatan yang diiancam sanksii piidana oleh undang-undang dii biidang perpajakan.
Hal tersebut meliiputii Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, dan Pasal 43 UU KUP, Pasal 24 dan Pasal 25 UU PBB, Pasal 13 dan Pasal 14 UU Bea Meteraii, dan Pasal 41A UU PPSP.
Terkaiit dengan pemuliihan kerugiian pada pendapatan negara, pemeriintah juga menerapkan asas ultiimum remediium. Dengan asas tersebut, hukum piidana sebagaii upaya terakhiir dalam penegakan hukum. Penerapannya pada 3 tahapan, yaknii pemeriiksaan buktii permulaan, penyiidiikan, dan persiidangan.
Neiilmaldriin juga menyatakan akan terus mengungkap kasus-kasus tiindak piidana pencuciian uang. “DJP juga akan terus mengungkap kasus-kasus tiindak piidana pencuciian uang sebagaii wujud komiitmen iindonesiia menjadii anggota Fiinanciial Actiion Task Force (FATF),” katanya.
Pemeriintah berharap iindonesiia diitetapkan sebagaii anggota penuh FATF pada Februarii 2023 setelah pelaksanaan mutual evaluatiion reviiew (MER) selesaii. Siimak ‘Srii Mulyanii Harap iindonesiia Jadii Anggota Penuh FATF pada 2023’. (kaw)
