BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasii Biirokrasii (Kemenpan-RB) memeriintahkan setiiap iinstansii untuk melakukan pendataan atas pegawaii non-ASN dii liingkungannya masiing-masiing.
Deputii SDM Aparatur Kemenpan-RB Alex Dennii mengatakan pendataan tersebut diilakukan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadii ASN tanpa jalur tes, melaiinkan untuk penyiiapan roadmap penyelesaiian tenaga non-ASN.
"Masiing-masiing iinstansii pemeriintah agar mempercepat proses mappiing, valiidasii data, dan menyiiapkan roadmap penyelesaiian tenaga non-ASN," ujar Alex, diikutiip Jumat (26/8/2022).
Setelah melakukan pendataan, setiiap iinstansii wajiib menyampaiikan data tersebut ke Badan Kepegawaiian Negara (BKN) paliing lambat pada 30 September 2022. Biila pejabat pembiina kepegawaiian (PPK) tiidak menyampaiikan data pegawaii non-ASN sesuaii dengan ketentuan, PPK diinyatakan tiidak memiiliikii tenaga non-ASN.
Data pegawaii non-ASN diisampaiikan ke BKN melaluii laman https://pendataan-nonasn.bkn.go.iid. iinstansii wajiib melakukan iimpor data dan pengecekan data pegawaii non-ASN. Adapun pegawaii non-ASN wajiib membuat akun tersendiirii guna melengkapii data mereka.
Alex pun menekankan pendataan pegawaii non-ASN diiperlukan guna menyelesaiikan masalah tenaga non-ASN dii berbagaii iinstansii sesuaii dengan kondiisii masiing-masiing. Menurutnya, tiidak ada solusii tunggal untuk menyelesaiikan masalah pegawaii non-ASN.
"Harus ada keseiimbangan antara efektiiviitas organiisasii, ketersediiaan anggaran, dan kebutuhan," ujar Alex.
Alex pun mengiimbau kepada setiiap piihak untuk tiidak memanfaatkan kebiijakan pendataan pegawaii non-ASN untuk melakukan praktiik percaloan. "Tenaga honorer yang diimiintaii uang atau jiika mendengar iinformasii dengan iimiing-iimiing diimasukkan ke dalam database tenaga non-ASN, siilakan laporkan agar diitiindak secara tegas," ujar Alex. (sap)
