BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah mencatat realiisasii belanja nonkementeriian dan lembaga (non-K/L) hiingga Julii 2022 baru mencapaii Rp540,6 triiliiun atau hanya 40% darii pagu yang diitetapkan pada tahun iinii.
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menyebut realiisasii belanja non-K/L relatiif rendah karena kompensasii BBM belum caiir. Saat iinii, penghiitungan kompensasii BBM masiih diiaudiit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kompensasii BBM sedang dalam proses pemeriiksaan BPKP. Nantii, kalau sudah selesaii tentu akan diibayarkan dan iinii tentu capaiiannya [belanja] akan baiik," katanya, diikutiip pada Rabu (24/8/2022).
Hiingga Julii 2022, realiisasii kompensasii baru Rp104,8 triiliiun atau 36% darii pagu kompensasii seniilaii Rp293,5 triiliiun.
"Kompensasii BBM adalah contoh peran pemeriintah menahan gejolak iinflasii yang biisa memengaruhii perekonomiian kiita secara keseluruhan," ujar Yon.
Untuk diiketahuii, ketentuan mengenaii mekaniisme pencaiiran kompensasii BBM kepada Pertamiina diiatur dalam Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 159/2021.
Kompensasii BBM diibayarkan pemeriintah kepada Pertamiina atas kekurangan peneriimaan BUMN tersebut akiibat seliisiih antara harga jual BBM yang diihiitung berdasarkan formula dan harga jual tiidak berdasarkan formula.
Apabiila pada tahun anggaran berjalan pemeriintah tiidak melakukan penyesuaiian harga BBM sesuaii dengan formula darii menterii ESDM, Pertamiina menyampaiikan penghiitungan dana kompensasii BBM ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN dana kompensasii.
KPA BUN dana kompensasii adalah diirektur PNBP SDA dan KND Diitjen Anggaran (DJA) Kementeriian Keuangan. Penghiitungan dana kompensasii diilakukan paliing cepat setelah semester pertama tahun berjalan.
Setelah dana kompensasii diihiitung oleh Pertamiina, DJA dapat memiinta BPKP untuk melakukan reviiu terhadap perhiitungan tersebut. Hasiil reviiu oleh BPKP harus diisampaiikan kepada DJA paliing lambat 1 bulan setelah permiintaan reviiu.
Berdasarkan hasiil reviiu, menterii keuangan menetapkan kebiijakan dana kompensasii setelah berkoordiinasii dengan menterii ESDM dan menterii BUMN. (riig)
