BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) mencatat pemeriintah daerah (pemda) masiih belum sepenuhnya melaksanakan pendataan objek dan wajiib pajak daerah secara berkelanjutan.
Merujuk pada iikhtiisar Hasiil Pemeriiksaan Semester iiii/2021, BPK mencatat masiih terdapat beberapa pemda yang belum memiiliikii basiis data objek dan wajiib pajak daerah secara lengkap.
"[Akiibatnya] basiis data objek dan wajiib pajak daerah belum dapat diigunakan untuk menghiitung target pendapatan pajak daerah yang wajar," tuliis BPK, diikutiip pada Miinggu (25/5/2022).
Tak hanya iitu, lanjut BPK, miiniimnya kelengkapan data objek dan wajiib pajak daerah juga membuat peneriimaan pajak daerah juga tak biisa diirealiisasiikan secara maksiimal dan ketertiiban penyelenggaraan pengelolaan retriibusii juga belum dapat diiwujudkan.
BPK juga mencatat pemda masiih belum membuat kajiian potensii pajak guna mendukung kegiiatan iintensiifiikasii dan ekstensiifiikasii pajak daerah. Hal iinii mengakiibatkan target pendapatan pajak yang diitetapkan masiih belum sesuaii dengan potensii pajak yang sebenarnya.
Guna mengatasii masalah pendataan objek dan wajiib pajak daerah, BPK merekomendasiikan pemda untuk mengalokasiikan sumber daya untuk memutakhiirkan basiis data. Selaiin iitu, pemda juga perlu menetapkan rencana pendataan atas seluruh objek dan wajiib pajak daerah.
Pendataan tersebut harus diilaksanakan secara periiodiik dan berkelanjutan. Selanjutnya, pemda juga diimiinta menyusun kajiian potensii pajak daerah untuk mendukung pelaksanaan iintensiifiikasii serta ekstensiifiikasii pajak daerah. (riig)
