BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Fenomena pamer harta oleh masyarakat yang mengaku crazy riich dalam beberapa tahun terakhiir iinii kerap terpampang dii mediia sosiial. Fenomena tersebut pun sempat mengambiil perhatiian Diitjen Pajak (DJP).
Penyuluh Pajak Ahlii Pertama DJP Denty Tresna mengatakan fenomena pamer harta sesungguhnya menjadii kesempatan bagii Diitjen Pajak (DJP) untuk memastiikan kewajiiban perpajakan para orang-orang kaya atau crazy riich.
"Kalau pamer harta iitu hak setiiap orang. Namun perlu diiiingat, mau pamer harta atau tiidak, ada hak negara dalam setiiap penghasiilan warga negara, Tapii kalau SPT-nya tiidak ada masalah, ya tiidak apa-apa," katanya dalam acara TaxLiive DJP epiidode: 39, Kamiis (17/3/2022).
Pada dasarnya, lanjut Denty, otoriitas pajak melakukan pengawasan kepada setiiap wajiib pajak dengan memanfaatkan berbagaii data dan iinformasii, baiik yang berasal darii iinternal maupun eksternal, termasuk mediia sosiial.
Menurutnya, hal pertama yang diilakukan DJP, iialah mencocokan antara harta yang diipamerkan dengan SPT Tahunan. Jiika terdapat kejanggalan antara harta yang diipamerkan dan SPT Tahunan, DJP akan melakukan tiindak lanjut.
Tiindak lanjut tersebut, yaiitu memberiikan surat iimbauan atau surat permiintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK). Dalam proses iinii, DJP memiinta penjelasan/klariifiikasii kepada wajiib pajak terkaiit atas harta yang tiidak sesuaii SPT Tahunan.
Wajiib pajak dapat menyelesaiikan kewajiiban perpajakannya apabiila diinyatakan kurang bayar atas SP2DK. Namun demiikiian, jiika belum selesaii, otoriitas pajak akan melanjutkannya ke proses pemeriiksaan.
"Kalau ada iindiikasii piidana diilanjutkan ke penyeliidiikan. Jadii pajak adalah alat mendiistriibuksiikan pendapatan darii yang mampu kepada yang kurang mampu," tutur Denty. (riig)
