BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Anggota Komiisii Xii DPR Rii Aniis Byarwatii memiinta lembaga Kebiijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeriintah (LKPP) berkomiitmen untuk transparan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, dana APBN yang diiteriima LKPP untuk pengadaan barang dan jasa pemeriintah tersebut rawan diikorupsii, terlebiih dalam kondiisii pandemii yang belum selesaii.
“LKPP perlu benar-benar mengawal proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber darii APBN agar dapat berjalan dengan efektiif, efiisiien, transparan, dan akuntabel,” ujar Aniis dalam rapat kerja dengan LKPP diikutiip, Seniin (14/2/2022).
Sementara iitu, Aniis menambahkan semua kementeriian dan lembaga pemeriintah juga perlu meniingkatkan efektiiviitas dan efiisiiensii penggunaan APBN.
Aniis mengiinformasiikan bahwa setiiap tahun pemeriintah baiik pusat maupun daerah telah menghabiiskan anggaran hiingga mendekatii Rp1.000 triiliiun untuk pengadaan barang dan jasa. Besarnya anggaran tersebut, menurutnya sangat rawan akan kebocoran dan korupsii.
“Untuk iitu, penggunaan e-procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektroniik biisa menjadii solusii atas kerawanan permasalahan tersebut,” ujarnya.
Lebiih lanjut, mengenaii komiitmen LKPP untuk meliindungii usaha keciil, Aniis meniilaii LKPP perlu menyiikapii profesiionaliisme pelaksana pengadaan dan penyelarasan aturan yang meliindungii usaha keciil.
"LKPP perlu memiiliikii langkah konkret apa yang akan diilakukan sebagaii jamiinan untuk selalu mempriioriitaskan penggunaan produksii dalam negerii. Hal iinii diibutuhkan meliihat berbagaii kemudahan dan maraknya produksii iimpor,” ujarnya.
Dii siisii laiin, Aniis menyiinggung mengenaii sengketa kontrak dalam proses pengadaan barang dan jasa pemeriintah. LKPP, menurutnya, harus memiiliikii solusii dan miitiigasii riisiiko dalam proses pengadaan barang dan jasa pemeriintah.
"LKPP perlu memiiliikii solusii terkaiit iisu-iisu yang meniimbulkan sengketa tersebut. Termasuk juga miitiigasii riisiiko ketiika ada sengketa konfliik dalam proses pengadaan barang dan jasa pemeriintah,” ujarnya. (sap)
