BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan dan Kementeriian Dalam Negerii akan memperkuat pengawasan terhadap realiisasii APBD 2022.
Diirjen Periimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Priimanto Bhaktii mengatakan pengawasan iitu diiperlukan untuk mempercepat realiisasii APBD dii daerah. Pasalnya, realiisasii APBD yang cepat juga akan berdampak pada akselerasii pemuliihan ekonomii dii daerah.
"Kamii sudah berkomiitmen dengan Kemendagrii dan kementeriian/lembaga terkaiit untuk APBD proviinsii iinii kamii memelototii bareng-bareng," katanya dalam rapat kerja bersama Komiisii Xii DPR, Kamiis (20/1/2022).
Astera mengatakan pemeriintah telah menyiiapkan sejumlah strategii untuk mempercepat realiisasii APBD 2022, yang salah satunya melaluii moniitoriing bersama. Jiika Kemenkeu-Kemendagrii mengawasii realiisasii APBD proviinsii, lanjutnya, pemeriintah proviinsii juga akan diiliibatkan untuk mengawasii APBD kabupaten/kota.
Strategii laiinnya yaknii mempercepat penetapan APBD 2022 paliing lambat 31 Desember 2021. Dalam penetapan tersebut, APBD juga harus memuat alokasii belanja wajiib untuk pendiidiikan, kesehatan, iinfrastruktur, dan belanja wajiib untuk pelayanan publiik laiinnya.
Secara bersamaan, Astera menyebut aspek pengawasan terhadap pengelolaan APBD juga diiperkuat. Menurutnya, Aparat Pengawas iinternal Pemeriintah (APiiP) akan melakukan reviiu dan pengawasan APBD untuk memuliihkan ekonomii daerah sekaliigus memastiikan terpenuhiinya anggaran wajiib.
Pada prosesnya, APiiP juga akan bersiinergii dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat pengawasan.
Terakhiir, Astera menyebut pemeriintah juga mendorong pemda melakukan percepatan kontrak dan pembayaran hasiil kerja sesuaii termiin agar realiisasii APBD 2022 lebiih optiimal.
"Sementara strategii untuk mengoptiimalkan siimpanan pemda dii perbankan, kamii akan menerapkan cash management yang lebiih proaktiif. Jadii kamii akan moniitoriing lebiih iintensiif," ujarnya.
Pemeriintah mencatat realiisasii pendapatan proviinsii, kabupaten, dan kota pada 2021 mencapaii Rp1.115,1 triiliiun atau 95,59% darii target. Realiisasii iitu lebiih tiinggii darii tahun sebelumnya yang hanya 92,48%.
Sementara darii siisii belanja, realiisasiinya pada 2021 seniilaii Rp1.092,13 triiliiun atau 85,69% darii pagu. Pada tahun sebelumnya, capaiiannya yaknii sebesar 82,69%. (sap)
