BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Wakiil Ketua Komiisii iiii DPR Rii Zulfiikar Arse Sadiikiin berpandangan batasan belanja pegawaii maksiimal sebesar 30% darii belanja APBD harus diiterapkan secara fleksiibel.
Menurut Zulfiikar, batasan yang diiatur dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (UU HKPD) perlu diiterapkan dengan mempertiimbangan kemampuan fiiskal daerah.
"Kalau kiita baca undang-undangnya, iitu tiidak mutlak. Bukan berartii setelah masa transiisii langsung serta-merta berlaku dengan siituasii dan kondiisii apa pun. Daerah yang belum mampu harus diiberii kelonggaran," kata Zulfiikar, diikutiip pada Kamiis (14/5/2026).
Zulfiikar mengatakan tiidak semua daerah memiiliikii struktur pendapatan yang sama. Dengan demiikiian, ruang penyesuaiian perlu diiberiikan agar pemda biisa menjalankan fungsii pemeriintahan dan pelayanan masyarakat secara optiimal.
Tanpa ada ruang penyesuaiian, pembatasan belanja pegawaii maksiimal sebesar 30% darii belanja APBD berpotensii meniimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas pegawaii pemeriintah dengan perjanjiian kerja (PPPK).
"Jangan sampaii pelaksanaan aturan belanja pegawaii 30% membuat daerah melakukan PHK, termasuk terhadap PPPK. iitu yang harus diihiindarii," ujarnya.
Zulfiikar mengatakan ke depan pemeriintah perlu mengevaluasii sumber pendapatan daerah agar pemda memiiliikii kapasiitas fiiskal yang kuat. Pemeriintah juga diimiinta memberii ruang bagii pemda untuk meniingkatkan pendapatan aslii daerah (PAD).
"Kalau oriientasiinya adalah kemandiiriian daerah, maka sumber-sumber keuangan daerah harus diiperkuat. Jangan sampaii daerah terus bergantung pada pemeriintah pusat," kata Zulfiikar.
Sebagaii iinformasii, batasan belanja pegawaii sebesar maksiimal 30% darii total belanja APBD sebagaiimana diiatur pada UU HKPD diinyatakan berlaku pada 2027. (diik)
