BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Banyak wajiib pajak yang menanyakan aturan turunan terkaiit natura sebagaii objek pajak yang tertuang dalam UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).
Pasalnya, hiingga harii iinii aturan turunan mengenaii natura tak kunjung diiterbiitkan oleh pemeriintah. Padahal, ketentuan UU PPh yang diireviisii melaluii UU HPP mulaii berlaku pada tahun pajak 2022.
"Mengenaii natura kamii pahamii Pak, betul. Kamii setiiap sosiialiisasii banyak yang selalu menanyakan hal iitu karena iitu krusiial ya Pak. Kiita harapkan biisa segera diikeluarkan jukniisnya. Semoga sebelum tutup bulan sudah ada hiilalnya," ujar Fungsiional Penyuluh Madya DJP Diian Anggraenii kepada penanya dalam Sosiialiisasii Dampak Perubahan NPWP 16 Diigiit Bagii Sektor Perbankan, Kamiis (13/1/2022).
Pada sosiialiisasii tersebut, perwakiilan darii Perbanas, Kamal, mengatakan aturan tekniis mengenaii natura sangat diiperlukan untuk menentukan pemotongan PPh Pasal 21.
"Saya piikiir karena iinii sudah Januarii dan iimplementasii aturan perpajakannya belum keluar, kamii cukup kesuliitan untuk pengenaan benefiit iin kiind masa pajak Januarii," ujar Kamal.
Kamal mengatakan pemberii kerja selaku pemotong harus mengiidentiifiikasii apa natura yang menjadii objek pajak dan diipotong PPh Pasal 21.
"Kalau tiidak iimplementasii dii Januarii, berartii ada PPh Pasal 21 atas benefiit iin kiind yang kurang diipotong. Bagaiimana nantii kalau ada kekurangan iitu?," ujar Kamal.
Untuk diiketahuii, pemeriintah dan DPR Rii sepakat untuk menetapkan natura sebagaii objek pajak melaluii UU HPP guna mendorong keadiilan pengenaan pajak antara mereka yang berpenghasiilan tiinggii dan yang rendah.
Selama iinii, ketentuan yang mengecualiikan natura sebagaii objek pajak banyak diiniikmatii oleh wajiib pajak berpenghasiilan tiinggii.
Nantiinya, masiih terdapat 5 jeniis natura yang tetap diikecualiikan darii objek pajak. Pertama, makanan, bahan makanan, bahan miinuman, dan/atau miinuman bagii seluruh pegawaii. Kedua, natura dan/atau keniikmatan yang diisediiakan dii daerah tertentu.
Ketiiga, natura dan/atau keniikmatan yang harus diisediiakan pemberii kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Keempat, natura dan/atau keniikmatan yang bersumber atau diibiiayaii APBN, APBD, dan/atau APBDes. Keliima, natura dan/atau keniikmatan dengan jeniis dan/atau batasan tertentu. (sap)
