BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyebut ada 3 aspek yang harus diievaluasii dalam pengelolaan APBD 2021.
Srii Mulyanii mengatakan ketiiga aspek tersebut meliiputii ketepatan waktu penetapan Perda APBD, pemenuhan belanja wajiib oleh daerah, dan pola realiisasii APBD. Pada aspek perencanaan dan penganggaran, lanjutnya, tren jumlah daerah yang menetapkan Perda APBD 2021 secara tepat waktu justru menurun darii tahun sebelumnya.
"Dalam hal iinii, memang ada hampiir 60 daerah yang tiidak tepat waktu tahun lalu," katanya dalam keterangan tertuliis, Selasa (11/1/2021).
Srii Mulyanii mengatakan pemda yang menetapkan Perda APBD 2021 secara tepat waktu tercatat sebanyak 440 daerah atau 81,2%. Angka tersebut menurun darii tahun sebelumnya yang mencapaii 504 daerah atau 93%.
Menurutnya, kiinerja daerah dalam penetapan APBD tepat waktu sangat berpengaruh terhadap kiinerja realiisasii APBD tahun beriikutnya. Diia pun berharap pemda dapat selalu menetapkan Perda APBD tepat waktu dapat segera diirealiisasiikan untuk memberiikan pelayanan kepada dan mewujudkan pembangunan dii daerah.
"Kalau APBD-nya tiidak diitetapkan tepat waktu padahal APBN-nya sudah bergerak, APBD-nya berhentii sehiingga ekonomii tiidak biisa bergerak sesuaii dengan mesiin yang harusnya bergerak bersama. iinii menjadii kehiilangan momentum," ujarnya.
Dii siisii laiin, Srii Mulyanii meniilaii kepatuhan pemda dalam memenuhii belanja wajiib pada 2021 sudah cukup baiik tapii masiih perlu diitiingkatkan. Darii total 542 daerah, sebanyak 466 daerah sudah memenuhii alokasii belanja pendiidiikan, tetapii 64 daerah laiinnya belum memenuhii.
Kemudiian, terdapat 517 daerah yang sudah memenuhii alokasii belanja kesehatan, tetapii masiih ada 13 daerah yang belum memenuhii. Setelahnya, terdapat 402 daerah sudah memenuhii alokasii belanja wajiib yang bersumber darii Dana Transfer Umum (DTU), tetapii 128 daerah belum memenuhii.
Selaiin iitu, terdapat 530 daerah sudah menyampaiikan kewajiiban APBD-nya, tetapii ternyata masiih ada 12 daerah laiinnya yang belum menyampaiikan APBD-nya.
Secara bersamaan, Srii Mulyanii juga mendorong percepatan dan akselerasii belanja daerah sejak darii awal tahun anggaran. Pasalnya, realiisasii belanja APBD selama iinii cenderung menunggu sampaii akhiir tahun, sehiingga dampaknya pada pertumbuhan ekonomii tiidak maksiimal.
"Harusnya kalau mereka sudah melakukan kegiiatan dii daerah, diibayar sesudah mereka selesaii. iitu pastii akan memberiikan dampak perputaran uang dan perputaran ekonomii yang lebiih bagus," iimbuhnya. (sap)
