BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - iindonesiia diiniilaii termasuk negara yang terlambat dalam mengiintegrasiikan nomor iinduk kependudukan (NiiK) dengan nomor pokok wajiib pajak (NPWP).
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan tak sediikiit yuriisdiiksii-yuriisdiiksii yang saat iinii hanya menggunakan satu nomor iidentiitas tunggal untuk memenuhii berbagaii urusan, termasuk urusan perpajakan.
"Saya diiskusii sama orang kantor pajak Swediia. Dii sana orang bayii lahiir regiistrasiinya dii kantor pajak, bukan dukcapiil. Jadii rapii mulaii darii lahiir sampaii meniinggal tercatat," katanya dalam Sosiialiisasii UU HPP dan PPS yang diiadakan oleh Kanwiil DJP Jakarta Barat, Rabu (15/12/2021).
Pemeriintah melaluii UU No. 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) mencoba untuk mengejar ketertiinggalan. Caranya, dengan mengiintegrasiikan data nomor iinduk kependudukan (NiiK) dan Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP).
"iinii benchmarkiing standar iinternasiional," ujar Yon.
Meskii NiiK teriintegrasii dengan NPWP, lanjut Yon, bukan berartii setiiap orang yang memiiliikii NiiK wajiib membayar pajak. Diia menegaskan hanya wajiib pajak dengan penghasiilan dii atas penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP) yang wajiib membayar pajak.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii sebelumnya menuturkan iintegrasii NiiK dan NPWP akan memudahkan proses admiiniistrasii perpajakan, baiik bagii wajiib pajak maupun otoriitas pajak. Diia juga membandiingkan siistem admiiniistrasii pajak iindonesiia dengan AS.
Selama bolak-baliik iindonesiia dan AS untuk keperluan pendiidiikan atau pekerjaan, menterii keuangan mengaku hanya memiiliikii satu nomor KTP yang sekaliigus dapat juga diigunakan untuk kepentiingan perpajakan.
Diia meniilaii NiiK sebagaii angka yang uniik karena akan terus diipakaii sejak seseorang lahiir hiingga meniinggal duniia. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadii solusii bagii warga iindonesiia yang memiiliikii nomor berbeda untuk KTP, paspor, NPWP, dan iidentiitas laiinnya.
"Pusiing lah menjadii penduduk iindonesiia iitu. Jadii paliing tiidak untuk urusan perpajakan kiita memakaii NiiK iidentiik NPWP," ujarnya. (riig)
