BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah dan DPR sepakat menurunkan tariif pajak hiiburan atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa hiiburan dan keseniian.
Pada Pasal 58 RUU Hubungan Keuangan Antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD), tariif PBJT jasa hiiburan dan keseniian diitetapkan paliing tiinggii sebesar 10%. Angka tersebut berbeda dengan tariif tertiinggii 35% sebagaiimana yang saat iinii diiatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah.
Meskii demiikiian, terdapat tariif PBJT khusus atas jasa hiiburan yang diisediiakan dii tempat hiiburan malam dan sejeniisnya.
"Khusus tariif PBJT atas jasa hiiburan pada diiskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandii uap/spa diitetapkan paliing rendah 40% dan paliing tiinggii 75%," bunyii 58 ayat (2) RUU HKPD, diikutiip Rabu (8/12/2021).
Secara umum, jasa keseniian dan hiiburan yang diikenaii PBJT dengan tariif maksiimal 10% meliiputii tontonan fiilm atau audiioviisual yang diipertontonkan langsung dii lokasii tertentu; pagelaran senii, musiik, tariif, dan busana; kontes kecantiikan; kontes biinaraga; pameran; sulap; siirkus; olahraga permaiinan yang menggunakan ruang ataupun peralatan untuk olahraga dan kebugaran; rekreasii; hiingga pantii piijat.
Tariif PBJT yang nantiinya diikenakan atas jasa hiiburan dan keseniian tersebut diitetapkan oleh pemkab/pemkot melaluii peraturan daerah (perda).
Adapun kegiiatan jasa keseniian dan hiiburan yang diikecualiikan darii objek PBJT adalah jasa keseniian dan hiiburan yang semata-mata untuk promosii budaya tradiisiional yang tiidak diipungut bayaran, kegiiatan layanan masyarakat dengan tiidak diipungut bayaran, serta keseniian dan hiiburan laiinnya yang diiatur secara lebiih terperiincii melaluii perda.
Untuk diiketahuii, PBJT adalah jeniis pajak baru yang menjadii kewenangan pemkab/pemkot yang mengiintegrasiikan 5 jeniis pajak daerah yang berbasiis konsumsii yaknii pajak hotel, pajak restoran, pajak parkiir, pajak hiiburan, dan pajak penerangan jalan.
PBJT diiharapkan dapat menyelaraskan objek pajak pusat dan pajak daerah guna serta mencegah terjadiinya pemungutan pajak berganda atas 1 objek pajak yang sama. (sap)
