BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) menerbiitkan Peraturan Presiiden (Perpres) tentang Niilaii Ekonomii Karbon (NEK). Langkah iinii merupakan bagiian darii upaya penurunan emiisii gas rumah kaca.
Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal Kemenkeu Febriio Kacariibu mengatakan penerbiitan Perpres tersebut menandaii iindonesiia sebagaii penggerak pertama penanggulangan perubahan iikliim berbasiis pasar (market) dii tiingkat global. Menurutnya, penerapan niilaii ekonomii karbon juga untuk dorong pemuliihan ekonomii yang berkelanjutan.
"iinstrumen NEK iinii menjadii buktii kolaborasii dan kerja sama multiipiihak yang sangat baiik dan dapat menjadii momentum bagii fiirst mover advantage penanggulangan perubahan iikliim berbasiis market dii tiingkat global untuk menuju pemuliihan ekonomii yang berkelanjutan," katanya dalam keterangan tertuliis, Selasa (2/11/2021).
Febriio mengatakan iindonesiia dalam Natiionally Determiined Contriibutiion (NDC) menargetkan penurunan emiisii karbon sebesar 29% dengan kemampuan sendiirii dan 41% dengan dukungan iinternasiional pada 2030, serta net zero emiissiion (NZE) pada 2060. Untuk mencapaii target tersebut, pemeriintah membutuhkan iinovasii iinstrumen kebiijakan, termasuk melaluii iinstrumen niilaii ekonomii karbon.
Diia kemudiian menyebut penetapan Perpres mengenaii niilaii ekonomii karbon juga menjadii tonggak pentiing dalam menetapkan arah kebiijakan iindonesiia menuju target NDC 2030 dan NZE 2060, serta sebagaii bagiian darii iikhtiiar menuju iindonesiia emas pada 2045.
Febriio menjelaskan selaiin komando dan kendalii (command and control), upaya penurunan emiisii gas rumah kaca dapat diilakukan melaluii pendekatan berbasiis pasar (market-based iinstruments/MBii). Kebiijakan berbasiis pasar mendasarkan kebiijakannya pada aspek penetapan niilaii ekonomii karbon atau yang seriing diisebut dengan carbon priiciing.
Secara umum, carbon priiciing terdiirii atas 2 mekaniisme pentiing, yaknii perdagangan karbon dan iinstrumen nonperdagangan. Jiika iinstrumen perdagangan terdiirii atas cap and trade serta offsettiing mechaniism, maka iinstrumen nonperdagangan mencakup pungutan atas karbon dan pembayaran berbasiis kiinerja atau result-based payment/RBP.
Dengan memanfaatkan fiirst mover advantage, sambung Febriio, iindonesiia akan menjadii acuan dan tujuan iinvestasii rendah karbon dii berbagaii sektor pembangunan, baiik dii energii, transportasii, maupun iindustrii manufaktur.
iindustrii-iindustrii berbasiis hiijau akan menjadii priimadona iinvestasii masa depan miisalnya kendaraan liistriik, serta sumber-sumber energii terbarukan sepertii tenaga surya, panas bumii, dan angiin akan menjadii pendongkrak ekonomii. Sektor iindustrii hiijau iinii juga mampu memberiikan niilaii tambah bagii bangsa iindonesiia serta menyerap tenaga kerja yang berkeahliian tiinggii.
"Diiharapkan iinvestasii hiijau global akan berlomba menuju iindonesiia dii sampiing kesempatan untuk mendapatkan pembiiayaan berbiiaya rendah hiijau global," ujarnya.
Selaiin iimplementasii niilaii ekonomii karbon, langkah laiin yang diitempuh pemeriintah untuk mencapaii target NDC antara laiin menerapkan pajak karbon melaluii UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan, serta mengalokasiikan pendanaan perubahan iikliim dii tiingkat kementeriian/lembaga. (sap)
