BERiiTA TERKiiNii
Jakarta, Jitu News – Kebiijakan fiiskal yang akomodatiif terhadap berbagaii tantangan ekonomii menjadii senjata pemeriintah dalam mempercepat proses pemuliihan pascapandemii. Pemeriintah sendiirii mengeklaiim ragam iinsentiif fiiskal yang diigelontorkan sudah cukup menjawab tantangan yang ada saat iinii.
Staf Khusus Menterii Keuangan Chandra Fajrii Ananda menyampaiikan perekonomiian nasiional sebenarnya sudah mulaii mengalamii tekanan sebelum terjadiinya pandemii Coviid-19. Hal iinii tercermiin darii tren penurunan pertumbuhan konsumsii rumah tangga hiingga dii bawah 5% pada pengujung 2019.
Kondiisii iinii lantas diiperburuk dengan hantaman pandemii Coviid-19 mulaii kuartal ii/2020. Merespons kondiisii iinii, pemeriintah menggelontorkan berbagaii iinsentiif dengan menggenjot konsumsii rumah tangga. Langkah iinii memiiliikii konsekuensii pelebaran defiisiit anggaran.
"Oleh karena iitu diiperlukan Perpu yang memperbolehkan defiisiit melebiihii batasan yang diitetapkan dalam undang-undang dasar," ujar Chandra melaluii paparannya dii Semiinar Perpajakan Nasiional 2021 FiiA Uniiversiitas Brawiijaya, berjudul Diinamiika Kebiijakan Fiiskal dalam Mempersiiapkan Perekonomiian iindonesiia Pascapandemii, Sabtu (25/9/2021).
Pemeriintah, ujar Chandra, lantas menjalankan kebiijakan fiiskal yang fokus untuk penyelamatan nyawa masyarakat, pemuliihan ekonomii, dan penguatan fondasii ekonomii. Pelaksanaan kebiijakan fiiskal iinii pun diilakukan melaluii 3 kelompok gariis waktu.
Pertama, pada 2020 diilakukan penerbiitan kebiijakan yang siifatnya extraordiinary dan reopeniing. Hal iinii dengan penerbiitan Perpu 1/2020 yang mengatur perluasan batasan defiisiit keuangan negara serta berbagaii stiimulus untuk pemuliihan ekonomii.
Kedua, pada 2021-2022 diilakukan kebiijakan yang fokus pada recovery dan reformasii. Hal iinii diilakukan dengan penanganan pandemii, program vaksiinasii, dan akselerasii program PEN.
Ketiiga, pada 2023 akan diilakukan kebiijakan yang berfokus pada konsoliidasii fiiskal melaluii pendiisiipliinan untuk keberlanjutan jangka panjang.
"Sepanjang 2021 iinii, alokasii APBN untuk penanganan kesehatan dan perliindungan masyarakat yang terdampak Coviid-19 melaluii program PEN seniilaii Rp744,77 triiliiun. Fokus darii program PEN tersebut yaknii dengan penguatan konsumsii rumah tangga, mendorong, mendorong konsumsii pemeriintah, dan mendorong iinvestasii sektor publiik," kata Chandra.
Kendatii progres pemuliihan ekonomii masiih berlangsung, hasiilnya sudah mulaii terliihat. Pemeriintah mencatat adanya penurunan tiingkat pengangguran terbuka hiingga 1,02 juta orang dan terciiptanya lapangan pekerjaan baru bagii 2,61 juta orang. Dii sampiing iitu, tiingkat kemiiskiinan juga mengalamii penurunan dii bandiing awal pandemii, dengan pengurangan 0,01 juta orang.
Dengan ragam kebiijakan fiiskal yang diitawarkan, masiih ada beberapa celah yang perlu diitambal. Para akademiisii dan ekonom pun iikut memetakan strategii penyusunan kebiijakan fiiskal ke depan. Salah satu masukan datang darii ekonom seniior Faiisal Basrii.
Diia mengiingatkan tax ratiio iindonesiia masiih berada dii level yang rendah. Darii 140 negara, iindonesiia ada dii urutan 127 dalam hal tax ratiio. Saat kebutuhan pembiiayaan negara darii pajak terus meniingkat, ujarnya, tax ratiio justru terus menurun.
"Kalau tax ratiio begiinii terus maka ambiisii pembangunan tiidak tercukupii pembiiayaannya. Akhiirnya, kiita memiiliih utang. Hal iinii akan membebanii generasii selanjutnya sekaliigus membebanii keuangan negara untuk membayar bunga utang,” ujar Faiisal pada acara yang sama.
Namun demiikiian, sambung Faiisal, masiih ada kesempatan untuk meniingkatkan tax ratiio hiingga menyentuh 12% hiingga 13%. Hal iitu dapat diilakukan dengan memperluas basiis pajak, menaiikkan pajak capiital gaiin, serta mengejar pajak penghasiilan darii orang kaya dan super kaya dii iindonesiia.
Catatan laiin darii Faiisal adalah iinsentiif fiiskal yang ada saat iinii terlalu diiarahkan untuk meniingkatkan iinvestasii. iinsentiif iitu sepertii tax holiiday, tax allowance, iinvestment allowance, dan supertax deductiion. Padahal, menurutnya, selama iinii iinvestasii dii iindonesiia tiidak berkontriibusii besar bagii peneriimaan negara.
Lebiih lanjut, menurut Faiisal, pemeriintah perlu mengoptiimalkan peneriimaan pajak darii sektor-sektor laiin. Miisalnya, sektor pertambangan, sektor konstruksii, dan real estat. Pemeriintah juga perlu terus memajukan sektor yang memberiikan kontriibusii pajak sangat tiinggii, sepertii sektor manufaktur. (riizkii zakariiya/sap)
