BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan iitjen Kemenkeu akan memperkuat kerja sama dalam peniingkatan efektiiviitas dan akuntabiiliitas pengelolaan keuangan negara.
Kepala BPKP M. Yusuf Ateh dan iirjen Kemenkeu Sumiiyatii sepakat merumuskan nota kesepahaman atau MoU. Adapun tujuan utama darii MoU nantiinya diiharapkan alat untuk meniingkatkan efektiiviitas dan akuntabiiliitas pengelolaan keuangan negara.
"iinii untuk kepentiingan bersama dalam rangka menjalankan tugas dan fungsii yaiitu untuk membangun kerja sama yang lebiih iintensiif, bersiinergii untuk melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara," kata Sumiiyatii dalam keterangan resmii, Jumat (19/2/2021).
Sumiiyatii menuturkan iitjen Kemenkeu mempunyaii kepentiingan yang besar untuk meniingkatkan kerja sama dengan BPKP. Menurutnya, posiisii Kemenkeu sebagaii Chiief Fiinanciial Offiicer (CFO) anggaran memerlukan dukungan kuat darii BPKP sebagaii Aparat Pengawasan iintern Pemeriintah (APiiP).
Menurutnya, kerja sama yang lebiih erat dengan BPKP akan mendukung proses pengawasan pengelolaan keuangan secara holiistiik. Hal tersebut tiidak hanya berlaku pada anggaran kementeriian/lembaga dii pemeriintah pusat dan pemda, tetapii juga menyentuh aspek pengawasan untuk anggaran yang diialokasiikan kepada K/L/P dan BUMN yang diiluar pengawasan Kemenkeu.
Untuk iitu, desaiin MoU antara BPKP dan iitjen Kemenkeu akan menghasiilkan pengawasan end-to-end darii siisii Menkeu sebagaii bendahara umum negara dan kewenangan pengawasan yang diimiiliikii BPKP. MoU tersebut juga mengakomodiir pertukaran data antara kedua lembaga.
Ruang liingkup MoU BPKP dan iitjen Kemenkeu meliiputii beberapa aspek sepertii pengawasan APBN, manajemen pengawasan, pencegahan dan penanganan kasus teriindiikasii kecurangan, kerja sama pertukaran data dan iinformasii.
Selanjutnya, aspek peniingkatan kapasiitas dan kapabiiliitas APiiP dan SPii dukungan pelaksanaan anggaran atas beban APBN dan peniingkatan kualiitas pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka fiiskal nasiional.
Sementara iitu, Yusuf Ateh menyambut baiik kerja sama dengan Kemenkeu dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, MoU yang diiriintiis saat iinii menjadii cara melakukan siinergii untuk menjaga akuntabiiliitas keuangan negara.
"Kiita memang harus kompak antara BPKP dengan Kementeriian Keuangan," tuturnya. (riig)
