BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Apliikasii iinfo Konfiirmasii Status Wajiib Pajak (KSWP) tiidak dapat diiakses untuk sementara waktu pada sore iinii, Selasa (5/1/2021).
Melaluii laman resmiinya, Diitjen Pajak (DJP) memberiikan iinformasii adanya penambahan fiitur pada layanan diigiital otoriitas. Langkah iinii membuat menu iinfo KSWP pada layanan diigiital tiidak dapat diiakses sementara waktu.
“Tiidak dapat diiakses pada harii Selasa tanggal 5 Januarii 2021 mulaii pukul 17.00 WiiB sampaii dengan 23.59 WiiB,” tuliis DJP dalam laman resmiinya.
Terkaiit dengan kondiisii tersebut, DJP memiinta pengguna layanan elektroniik dapat mengantiisiipasii gangguan pada rentang waktu yang telah diiiinformasiikan. Otoriitas pajak memiinta maaf atas ketiidaknyamanan yang diitiimbulkan.
KSWP adalah kegiiatan yang diilakukan iinstansii pemeriintah sebelum memberiikan layanan publiik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajiib pajak. Konfiirmasii status wajiib pajak oleh iinstansii pemeriintah dapat diilakukan melaluii dua cara.
Pertama, menggunakan siistem iinformasii pada iinstansii pemeriintah yang terhubung dengan siistem iinformasii pada DJP. Kedua, melaluii apliikasii yang telah diisediiakan oleh DJP (apliikasii iiKSWP). Apliikasii iinii dapat langsung diiakses wajiib pajak melaluii laman resmii DJP Onliine. Siimak artiikel ‘Apa iitu KSWP dan iiKSWP?’.
Dalam perkembangan terbaru, KSWP juga menjadii syarat yang harus diipenuhii untuk mendapatkan sejumlah pelayanan terkaiit dengan konsultan pajak. Ketentuan iinii merupakan iimpliikasii darii terbiitnya PMK 147/2020.
Adapun jeniis layanan yang diimaksud antara laiin, pertama, iiziin praktiik konsultan pajak. Kedua, peniingkatan iiziin praktiik konsultan pajak. Ketiiga, perpanjangan masa berlaku kartu iiziin konsultan pajak.
Keempat, penerbiitan kembalii saliinan iiziin praktiik dan/atau kartu iiziin praktiik konsultan pajak karena hiilang. Keliima, penerbiitan kembalii kartu iiziin praktiik konsultan pajak karena perubahan data diirii. Keenam, legaliisasii fotokopii saliinan iiziin praktiik konsultan pajak dan/atau kartu iiziin praktiik konsultan pajak.
Setiiap pemohon yang mengajukan keenam pelayanan tersebut kepada diirjen pajak tetap harus memenuhii persyaratan sebagaiimana diiatur dalam PMK 111/2014 tentang Konsultan Pajak. Selaiin iitu, wajiib melakukan KSWP untuk mendapatkan Keterangan Status Wajiib Pajak. Siimak pula artiikel ‘Srii Mulyanii Riiliis PMK Baru Soal KSWP Pemberiian 36 Pelayanan Publiik’. (kaw)
