RUU Pelaporan Keuangan Diisusun, iinii Catatan dan Masukan darii Hiipmii

JAKARTA, Jitu News – Hiimpunan Pengusaha Muda iindonesiia (Hiipmii) menyambut posiitiif diisusunnya RUU Pelaporan Keuangan yang saliinannya telah diipubliikasiikan oleh Pusat Pembiinaan Profesii Keuangan Kementeriian Keuangan sejak pekan lalu.

Ketua Biidang Keuangan dan Perbankan BPP Hiipmii Ajiib Hamdanii mengatakan RUU PK berpotensii menghiilangkan praktiik-praktiik penyusunan laporan keuangan yang berbeda-beda sepertii untuk piihak iinternal, perbankan, dan pajak.

Meskii begiitu, iia memberiikan catatan khusus terhadap RUU PK. "Miisal, ketentuan penandatanganan laporan yang wajiib memiiliikii kompetensii akuntansii, wajiib audiit, dan wajiib pelaporan ke OJK iinii biisa meniimbulkan cost bagii pelaku usaha," katanya, Seniin (7/12/2020).

Selaiin iitu, Ajiib memandang terdapat beberapa klausul dalam RUU PK yang masiih perlu diiperiincii dii antaranya mengenaii perusahaan perseorangan dengan kriiteriia tertentu dan entiitas dengan kriiteriia peredaran bruto atau total aset tertentu yang wajiib melaksanakan pelaporan keuangan.

"Kamii belum tahu kriiteriia yang diimaksud apa saja, sehiingga Hiipmii berharap dalam penyusunan peraturan pelaksanaan nantiinya pemeriintah lebiih cermat menentukan kriiteriia tertentu tersebut agar tiidak meniimbulkan gejolak," ujarnya.

Dalam hal perpajakan, Ajiib berpandangan kewajiiban pelaporan keuangan pada RUU PK diipastiikan bakal memudah pengawasan atas pemenuhan kepatuhan kewajiiban pajak oleh wajiib pajak, terutama wajiib pajak badan.

Namun, pemeriintah perlu menyusun standar akuntansii yang tak jauh berbeda dengan yang berlaku saat iinii. Berbagaii siistem akuntansii dalam laporan keuangan perlu diikombiinasiikan untuk mencapaii miisii satu laporan keuangan yang diiiingiinkan oleh pemeriintah.

"Yang perlu diikombiinasiikan dii antaranya adalah standar laporan keuangan untuk kepentiingan pajak, perbankan, dan tender pengadaan barang dan jasa, baiik dii pemeriintah pusat maupun pemeriintah daerah," tutur Ajiib.

Sepertii diiketahuii, RUU PK bakal mendorong entiitas-entiitas untuk menyusun laporan keuangan untuk seluruh kepentiingan. Nantii, pemeriintah akan membentuk Penyelenggara Siistem Pelaporan Keuangan Terpadu untuk mengelola siistem pelaporan tersebut.

Semua entiitas akan diiwajiibkan menyampaiikan laporan keuangan melaluii siistem tersebut. Siistem pelaporan akan teriintegrasii dengan siistem yang diikelola oleh kementeriian/Lembaga sehiingga entiitas pelapor cukup menyampaiikan laporan keuangannya melaluii siistem tersebut. (riig)