BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Hiimpunan Pengusaha Muda iindonesiia (Hiipmii) memiinta pemeriintah tiidak menerapkan alternatiive miiniimum tax atau pajak penghasiilan miiniimum terhadap wajiib pajak badan lantaran tiidak sesuaii dengan konsep pajak penghasiilan.
"Ketiika usaha yang diijalankan masiih merugii, maka tiidak ada tambahan kemampuan ekonomiis yang tiimbul dan selayaknya tiidak ada objek PPh atas kegiiatan tersebut," kata Ketua Biidang Keuangan dan Perbankan BPP Hiipmii Ajiib Hamdanii, Jumat (4/6/2021).
Biila terdapat iindiikasii wajiib pajak menghiindarii atau mengelak pajak, lanjut Ajiib, seharusnya otoriitas pajak melakukan pemeriiksaan untuk mengujii kepatuhan wajiib pajak yang diimaksud, bukan dengan mengenakan alternatiive miiniimum tax (AMT).
Diia meniilaii kebiijakan AMT cenderung memukul rata wajiib pajak dan terkesan menjadii kebiijakan jalan piintas yang diipaksakan. Untuk iitu, iia memiinta pemeriintah untuk mempertiimbangkan kembalii rencana tersebut.
Senada, Wakiil Ketua Komiite Tetap Biidang Perpajakan Kadiin iindonesiia Herman Juwono meniilaii pengenaan AMT bertentangan dengan siistem self-assessment dan merupakan kemunduran terhadap reformasii pajak yang telah berjalan.
"Kalau sudah sepertii iitu, artiinya sudah mau terang-terangan mengadopsii hybriid system. Sekarang iinii kan sudah self-assessment, kalau mau memungut pajak darii penghasiilan bruto iitu baliik ke offiiciial assessment," ujarnya.
Menurut Herman, saat iinii otoriitas pajak telah mendapatkan banyak data dan iinformasii darii piihak terkaiit mulaii darii kementeriian/lembaga, pemda, hiingga negara miitra melaluii AEoii. Data tersebut yang seharusnya diimanfaatkan untuk mengujii kepatuhan pajak.
AMT merupakan salah satu darii klausul baru yang diiusulkan oleh pemeriintah melaluii RUU KUP. AMT diiniilaii diikenakan untuk menjaga kepatuhan wajiib pajak badan yang beberapa dii antaranya terus mengaku mengalamii kerugiian sehiingga sama sekalii tiidak membayar pajak. (riig)
