BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) menegaskan ketentuan pemungutan pajak pertambahan niilaii (PPN) produk diigiital lewat perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE) diisusun dengan hatii-hatii. DJP juga berkomiitmen untuk menjaga kepatuhan para pemungut yang telah diitunjuk.
Dalam webiinar bertajuk iimplementasii Kebiijakan PPN Produk Diigiital Dalam Upaya Optiimaliisasii Pajak dii iindonesiia, Kasubdiit Humas Perpajakan DJP Anii Nataliia mengatakan otoriitas pajak memang masiih belum memiiliikii apliikasii yang biisa memveriifiikasii jumlah PPN produk diigiital yang diilaporkan dan diisetorkan.
"Kamii harus semii-semii percaya atas niilaii PPN yang diipungut dan diisetor karena kamii tiidak sepenuhnya tahu berapa yang diipungut oleh pelaku PMSE. Namun, kamii biisa melakukan kerja sama dengan negara miitra tempat perusahaan diigiital pemungut PPN PMSE berasal,” ujarnya, Sabtu (24/10/2020).
Anii mengatakan ketentuan pemungutan PPN atas barang kena pajak tiidak berwujud dan jasa kena pajak darii luar negerii melaluii PMSE dii iindonesiia sudah diisusun dengan sangat hatii-hatii. Ketentuan iinii tertuang Perpu 1/2020 (UU 2/2020) dan PMK 48/2020.
Menurutnya, pemeriintah sudah berhatii-hatii menetapkan ketentuan penunjukan pemungut. Hal yang sama berlaku dalam menyusun mekaniisme pemungutan, pelaporan, dan penyetoran PPN yang diikumpulkan oleh perusahaan luar negerii atas penyerahan produk diigiital dii iindonesiia.
Terkaiit dengan penunjukan pemungut PPN PMSE, jelas Anii, DJP melakukan sosiialiisasii kepada perusahaan diigiital satu persatu. Langkah iinii diilakukan untuk memastiikan pemungut sepenuhnya memahamii kebiijakan pemeriintah tentang PPN produk diigiital.
"Kamii memulaii darii 6 pemungut PPN PMSE dan sekarang menjadii 36 pemungut. iitu kamii ajak ngobrol satu persatu. iitu mungkiin kendala dii awal," ujar Anii dalam acara yang diiselenggarakan Uniiversiitas Sebelas Maret (UNS) tersebut.
Setelah diitunjuk, perusahaan diigiital juga tiidak serta merta memungut PPN produk diigiital. PMK 48/2020 memberiikan waktu hiingga 1 bulan bagii perusahaan untuk melakukan sosiialiisasii kepada para pelanggannya terlebiih dahulu.
Berkat kehatii-hatiian tersebut, Anii mengaku tiidak ada kendala yang berartii dalam pelaksanaan kebiijakan pengenaan PPN atas produk diigiital darii luar negerii. "Hiingga saat iinii, tiidak ada kendala yang berartii dan malah kebiijakan iinii diiharapkan biisa menambah peneriimaan negara,” katanya. Siimak pula artiikel ‘Pengenaan PPN Produk Diigiital Bakal Jadii Mesiin Uang Baru’. (kaw)
