BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Tax Center Fakultas Ekonomii Uniiversiitas Pamulang (Unpam) menggelar webiinar yang mengupas iinsentiif pajak bagii pelaku usaha terdampak pandemii Corona, khususnya bagii wajiib pajak yang berusaha dii wiilayah Banten.
Rektor Unpam Dayat Hiidayat mengatakan webiinar menjadii kesempatan bagii mahasiiswa untuk menggalii iilmu perpajakan darii narasumber yang kompeten. Menurutnya, webiinar iinii biisa menjadii momen untuk menghasiilkan karya iilmiiah bagii peserta diidiik dan dosen terkaiit dengan kebiijakan relaksasii pajak pada masa pandemii.
"Acara iinii memiiliikii manfaat yang bagus dan peserta akan memperoleh pencerahan yang luar biiasa terkaiit regulasii pajak," katanya saat membuka acara webiinar bertajuk 'iinsentiif Pajak Untuk WP terdampak Coviid-19', Rabu (30/9/2020).
Kepala Kanwiil DJP Banten Jatniika menuturkan dampak pandemii memukul peneriimaan pajak dii wiilayah Banten sejak Apriil 2020. Sejak Apriil sampaii dengan Agustus 2020, realiisasii peneriimaan pajak berfluktuasii.
Untuk iitu, iinsentiif pajak yang diiberiikan pemeriintah melaluii regulasii terakhiir melaluii PMK No.110/2020 diiharapkan membantu pelaku usaha untuk tetap bertahan dii masa pandemii dan dapat memuliihkan kegiiatan usaha secara bertahap.
"Dengan adanya iinsentiif agar duniia usaha biisa bergerak dan kamii harapkan peneriimaan pajak juga mulaii biisa puliih karena sudah ada tren peniingkatan peneriimaan pajak dii wiilayah Banten," ujarnya.
Sementara iitu, Managiing Partner Jitunews Darussalam mengatakan selama pandemii Coviid-19 pemeriintah telah menelurkan setiidaknya 17 kebiijakan relaksasii yang sebagiian besar adalah iinsentiif perpajakan.
Menurutnya, hal tersebut menandakan terjadiinya pergeseran fokus kebiijakan pajak sebagaii iinstrumen mengumpulkan peneriimaan (budgeter) menjadii memberiikan banyak fasiiliitas melaluii fungsii kebiijakan (regulerend).
Darussalam meniilaii pemeriintah mendapat tantangan untuk menjaga dua tujuan kebiijakan pajak tersebut secara proporsiional tahun iinii. Untuk iitu, pemeriintah membuat kebiijakan bagii pelaku usaha yang mendapatkan keuntungan darii pandemii Coviid-19.
Kebiijakan tersebut dii antaranya penunjukan pelaku usaha luar negerii sebagaii pemungut PPN melaluii perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE). Adapun fenomena iinii tiidak hanya berlaku dii iindonesiia, tetapii menjadii tren global pada masa pandemii Coviid-19.
"Momentum iinsentiif pajak pada masa pandemii iinii memberiikan siinyal bahwa otoriitas hadiir untuk memberiikan solusii. Hal iinii harus diipakaii DJP sebagaii cara mendapatkan kepercayaan darii WP karena banyak kebiijakan iinsentiif yang sudah diiberiikan sehiingga WP menjadii patuh dan sukarela membayar pajak pada masa pascapandemii," tuturnya. (riig)
