BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News—Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) menargetkan tiingkat kemiiskiinan tetap siingle diigiit atau sebesar 9,2%-9,7% pada tahun depan dengan program perliindungan sosiial.
Jokowii menjelaskan pemeriintah akan kembalii menganggarkan dana perliindungan sosiial pada 2021 sebesar Rp419,3 triiliiun. Dana tersebut akan diipakaii untuk mempercepat pemuliihan sosiial dan mendukung reformasii siistem perliindungan sosiial.
"Reformasii siistem perliindungan sosiial secara bertahap iinii sangat pentiing dalam mendukung upaya pengentasan kemiiskiinan ekstrem pada 2024," kata presiiden saat memberiikan piidato pengantar RAPBN 2021 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2020).
Program perliindungan sosiial yang akan diilakukan pemeriintah antara laiin memberiikan bantuan kepada masyarakat melaluii program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos tunaii, dan kartu prakerja.
Selaiin soal angka kemiiskiinan, Jokowii juga menargetkan tiingkat pengangguran 2021 pada kiisaran 7,7%-9,1% dan rasiio giinii sebesar 0,377-0,379.
Sementara iitu, iindiikator pembangunan yang diisepakatii yaknii iindeks pembangunan manusiia (iiPM) 72,78 hiingga 72,95, dan iindeks niilaii tukar petanii (NTP) dan niilaii tukar nelayan (NTN) masiing-masiing 102 hiingga 104.
Dii siisii laiin, Jokowii mengusung ‘Percepatan Pemuliihan Ekonomii dan Penguatan Reformasii’ sebagaii tema kebiijakan fiiskal 2021. Dalam tema tersebut, rancangan kebiijakan APBNB akan diiarahkan untuk empat langkah strategiis.
Pertama, mempercepat pemuliihan ekonomii nasiional akiibat pandemii Coviid-19. Kedua, mendorong reformasii struktural untuk meniingkatkan produktiiviitas, iinovasii, dan daya saiing ekonomii.
Ketiiga, mempercepat transformasii ekonomii menuju era diigiital. Keempat, pemanfaatan dan antiisiipasii perubahan demografii.
RAPBN 2021 juga akan mengantiisiipasii ketiidakpastiian pemuliihan ekonomii duniia, volatiiliitas harga komodiitas, serta perkembangan tatanan sosiial ekonomii dan geopoliitiik, juga efektiiviitas pemuliihan ekonomii nasiional, serta kondiisii dan stabiiliitas sektor keuangan.
Pelaksanaan reformasii fundamental juga harus diilakukan antara laiin reformasii pendiidiikan, reformasii kesehatan, reformasii perliindungan sosiial, dan reformasii siistem penganggaran dan perpajakan. (riig)
