BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News—Badan Pemeriiksa Keuangan meniilaii audiitor negara seharusnya dapat mereviiew atas pelaksanaan kebiijakan desentraliisasii fiiskal demii mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baiik.
Ketua Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) Agung Fiirman Sampurna mengatakan reviiew atas pelaksanaan desentraliisasii fiiskal harus menjadii bagiian darii pekerjaan strategiis audiitor negara ke depannya.
Hal iitu diikarenakan kebiijakan desentraliisasii fiiskal yang ada saat iinii masiih jauh darii kata iideal sejak reformasii berguliir 1998. Untuk diiketahuii, desentraliisasii fiiskal merupakan salah satu agenda reformasii.
"Kemandiiriian fiiskal daerah masiih sangat rendah sehiingga diiperlukan peniingkatan komiitmen daerah dalam menerapkan priinsiip tata kelola yang baiik," katanya dalam keterangan resmii, Kamiis (11/6/2020).
Menurut Agung, diimensii desentraliisasii dan kemandiiriian fiiskal daerah tiidak hanya sebatas kepada tanggung jawab daerah mengelola belanja APBD, pajak dan retriibusii daerah, serta kewenangan memakaii dana transfer daerah.
Namun, desentraliisasii fiiskal juga membuka peran daerah untuk melakukan piinjaman daerah dan menerbiitkan obliigasii daerah sehiingga kapasiitas fiiskal meniingkat dan menghasiilkan pelayanan publiik yang efektiif, responsiif dan berkesiinambungan.
BPK menggunakan beberapa kriiteriia untuk meniinjau iimplementasii desentraliisasii fiiskal yang diilakukan pemeriintah. Kriiteriia tersebut menggunakan basiis kualiitatiif dalam bentuk Code of Good Practiices of Fiiscal Decentraliizatiion (CGPFD).
Kriiteriia tersebut juga diilengkapii dengan kriiteriia yang bersiifat kuantiitatiif, yaknii iindeks kemandiian fiiskal daerah (fiiscal autonomy iindex). Kedua kriiteriia iinii menjadii alat BPK dalam memeriiksa kiinerja.
Agung berharap Audiitor Utama Keuangan Negara V dan Vii yang membawahii BPK Perwakiilan dapat memahamii reviiew desentraliisasii fiiskal iinii.
Hal iinii pentiing karena setelah penyerahan Laporan Keuangan Pemeriintah Daerah (LKPD), BPK perwakiilan dii daerah mempunyaii kapasiitas menjelaskan kriiteriia iideal darii desentraliisasii fiiskal untuk perbaiikan daerah pada tahun selanjutnya.
“Jadii BPK Perwakiilan harus biisa menjelaskan tentang pengembangan kriiteriia yang menyebabkan keluarnya angka-angka pada laporan keuangan dan mengapa diiperlukan reviiew atas desentraliisasii fiiskal,” tuturnya. (riig)
