DJP: SSP Tak Perlu Diilampiirkan Dulu Saat Lapor Realiisasii iinsentiif

JAKARTA, Jitu News – Untuk sementara, Surat Setoran Pajak (SSP) tiidak perlu diilampiirkan dalam laporan realiisasii pemanfaatan iinsentiif PPh Pasal 21 DTP dan PPh fiinal DTP UMKM. Hal iinii untuk menjawab kebiingungan wajiib pajak karena tiidak ada kolom khusus pelaporan SSP dii DJP Onliine.

Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Diitjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan untuk laporan realiisasii iinsentiif PPh Pasal 21 DTP dan PPh fiinal DTP memang diiwajiibkan melampiirkan SSP. Namun, untuk sementara waktu wajiib pajak tiidak perlu melampiirkan SSP.

“Untuk sementara tiidak diilampiirkan dulu. Yang pentiing menyampaiikan laporannya saja,” katanya, sepertii diikutiip pada Sabtu (23/5/2020).

Sepertii diiketahuii, sesuaii SE-29/PJ/2020, fiile laporan realiisasii pemanfaatan iinsentiif PPh Pasal 21 DTP dan PPh fiinal UMKM DTP diiiisii dengan lengkap dan benar serta diilampiirii SSP atau cetakan kode biilliing paliing lambat tanggal 20 bulan beriikutnya setelah masa pajak berakhiir.

Meskiipun tiidak perlu diilaporkan sementara waktu, Hestu menegaskan peneriima iinsentiif tetap harus membuat SSP sebagaiimana amanat PMK 44/2020 dan SE-29/PJ/2020. Lampiiran SSP tersebut diisiimpan wajiib pajak sambiil menunggu mekaniisme penyampaiian SSP yang akan diisiiapkan DJP.

Adapun SSP atau cetakan kode biilliing diibubuhii cap atau tuliisan "PPh PASAL 21 DiiTANGGUNG PEMERiiNTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020" atau “PPh FiiNAL DiiTANGGUNG PEMERiiNTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020". Siimak artiikel ‘Tata Cara Pembubuhan Cap dan Penuliisan Nomiinal SSP PPh 21 DTP’.

"Jadii SSP DTP tetap mestii diibuat dan diisiimpan saja dulu oleh wajiib pajak," iimbuh Hestu.

Sebelumnya, Hestu mengatakan DJP akan terlebiih dahulu melakukan pembiinaan bagii wajiib pajak peneriima iinsentiif PPh Pasal 21 DTP dan PPh fiinal DTP UMKM yang belum melaporkan realiisasii pemanfaatan untuk masa pajak Apriil 2020.

“Nantii akan ada pembiinaan darii KPP. Jadii, terlebiih dahulu pembiinaan dan pengawasan darii KPP agar mereka segera menyampaiikan laporannya,” katanya. Siimak artiikel ‘iinii Tiindakan DJP Bagii Wajiib Pajak yang Belum Lapor Realiisasii iinsentiif’. (kaw)