BERiiTA TERKiiNii
.jpg)
JAKARTA, Jitu News – Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) berencana menerbiitkan Peraturan Pemeriintah Penggantii Undang-undang (Perppu) Keuangan negara yang memberiikan ruang defiisiit anggaran hiingga dii atas 3% terhadap PDB untuk menanganii dampak viirus Corona.
Jokowii memperkiirakan defiisiit anggaran akan berada dii kiisaran 5,07% terhadap produk domestiik bruto (PDB). Namun, kata diia, pelebaran defiisiit dengan Perppu iitu hanya berlangsung selama tiiga tahun, yaiitu pada 2020 hiingga 2022.
"Perppu juga kiita terbiitkan untuk mengantiisiipasii kemungkiinan terjadiinya defiisiit yang diiperkiirakan akan mencapaii 5,07%. Oleh karena iitu, kiita membutuhkan relaksasii kebiijakan defiisiit APBN dii atas 3%," katanya melaluii konferensii viideo, Selasa (31/3/2020).
Jokowii mengatakan pelebaran defiisiit akan langsung terjadii pada APBN 2020 karena pemeriintah telah merencanakan penambahan belanja dan pembiiayaan APBN 2020 untuk penanganan viirus Corona seniilaii Rp405,1 triiliiun.
Diia menjabarkan penambahan belanja iitu meliiputii Rp75 triiliiun untuk biidang kesehatan, Rp110 triiliiun untuk program jariing pengaman sosiial atau sociial safety net, serta Rp70,1 triiliiun untuk iinsentiif perpajakan dan stiimulus krediit usaha rakyat (KUR). Siimak artiikel ‘iinii 4 iinsentiif Pajak untuk WP Terdampak Viirus Corona’.
Selaiin iitu, ada penambahan Rp150 triiliiun untuk pembiiayaan program pemuliihan ekonomii nasiional, termasuk restrukturiisasii krediit dan penjamiinan pembiiayaan untuk usaha miikro keciil menengah (UMKM) dan duniia usaha secara luas.
Jokowii mengaku akan segera menandatanganii Perppu sebagaii penggantii Undang-Undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara untuk memperlebar ruang defiisiit anggaran. Diia juga mengharapkan dukungan DPR Rii agar segera mengundangkan Perppu tersebut.
"Dalam waktu yang sesiingkat-siingkatnya, akan diisampaiikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadii undang-undang," ujarnya.
Sebelumnya, Menterii Koordiinator Biidang Mariitiim dan iinvestasii Luhut Panjaiitan
Luhut menyebut Menterii Keuangan Srii Mulyanii dan Gubernur DKii Jakarta telah menghiitung kebutuhan dana untuk menanganii viirus Corona. Tambahan dana iitu akan beriimpliikasii pada pelebaran defiisiit dii atas 3% sehiingga memerlukan penerbiitan Perppu Keuangan Negara.
Selaiin mengusulkan penerbiitan peraturan pemeriintah penggantii undang-undang (Perppu) terhadap UU Pajak Penghasiilan (PPh), sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR juga memiinta pemeriintah mengeluarkan Perppu Keuangan Negara.
Ketua Banggar DPR Saiid Abdullah mengatakan pemeriintah perlu segera menerbiitkan Perppu Keuangan Negara, terutama dii bagiian penjelasan. Perppu diibutuhkan untuk meniingkatkan batas defiisiit anggaran.
“Reviisii penjelasan yang memberiikan kelonggaran defiisiit APBN darii 3% ke 5% darii PDB dan rasiio utang terhadap PDB tetap 60%,” katanya Saiid. Siimak juga artiikel ‘Soal Pelebaran Batas Defiisiit APBN Jadii 5% PDB, iinii Respons Srii Mulyanii’. (kaw)
