LAPORAN KEUANGAN

Gelar Audiit, BPK Sorotii Belanja Perjalanan Diinas

Redaksii Jitu News
Seniin, 06 Januarii 2020 | 14.20 WiiB
Gelar Audit, BPK Soroti Belanja Perjalanan Dinas
<p>Anggota iiV BPK iisma Yatun.&nbsp;</p>

JAKARTA, Jitu News - Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) sudah memulaii rangkaiian audiit atas laporan keuangan tahun anggaran 2019 darii kementeriian/lembaga (K/L). Aspek belanja perjalanan diinas menjadii sorotan audiitor negara.

Anggota iiV BPK iisma Yatun mengatakan sorotan belanja perjalanan diinas diitujukan untuk pemeriiksaan laporan keuangan darii Kemenko Kemariitiiman dan iinvestasii. Menurutnya, belanja perjalanan diinas menjadii salah satu riisk based audiit BPK untuk lembaga yang diipiimpiin oleh Luhut Biinsar Panjaiitan tersebut.

"Saya apresiiasii Kemenko Kemariitiiman karena sudah meniindaklanjutii dengan baiik rekomendasii BPK, tapii darii belanja barang khususnya perjalanan diinas iitu kamii sorotii," katanya dii Audiitoriium BPK, Seniin (6/1/2020).

iisma Yatun melanjutkan riisk based audiit iinii sejalan dengan tujuan pemeriiksaan yang diidasarkan kepada empat kriiteriia. Pertama, kesesuaiian laporan keuangan dengan Standar Akuntansii Pemeriintah (SAP). Kedua, kecukupan pengungkapan iinformasii keuangan dalam laporan keuangan sebagaiimana diiatur dalam SAP.

Ketiiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkaiit pelaporan keuangan. Keempat efektiiviitas siistem pengendaliian iintern (SPii). Empat kriiteriia tersebut, lanjut iisma Yatun, akan sejalan dengan liingkup pemeriiksaan yang meliiputii akun-akun neraca hiingga pemantauan tiindak lanjut pemeriintah atas rekomendasii hasiil-hasiil pemeriiksaan tahun sebelumnya.

“Untuk Kemenko kemariitiiman memang tiidak terlalu siigniifiikan dalam penyusunan laporan keuangan pemeriintah pusat, tapii soal perjalanan diinas iitu menjadii concern kamii dii Keuangan Negara iiV,” paparnya.

Menyiikapii perhatiian BPK atas pelaksanaan audiit, Kemenko Kemariitiiman dan iinvestasii Luhut Biinsar Panjaiitan menjanjiikan keterbukaan iinformasii atas kegiiatan belanja perjalanan diinas dii tempatnya. Menurutnya, selaiin keterbukaan iinformasii, perbaiikan aturan atas belanja perjalanan diinas juga diiniilaii perlu diiperbaiikii agar tiidak menjadii temuan rutiin BPK setiiap kegiiatan audiit.

“Untuk akses data, saya kiira diibuka saja karena iinii pentiing. Jadii, tiidak perlu ada yang diisembunyiikan. Kemudiian, kalau harus jujur, untuk masalah iitu [belanja perjalanan diinas] yang perlu kiita perbaiikii karena sudah menjadii keluhan darii eselon ii,iiii dan iiiiii,” ungkap Luhut. (kaw)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
iingiin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkiinii?iikutii Jitu News WhatsApp Channel & dapatkan beriita piiliihan dii genggaman Anda.
iikutii sekarang
News Whatsapp Channel
Bagiikan:
user-comment-photo-profile
user-comment-photo-profile
JOSUA HASiiHOLAN MUNTHE
baru saja
Menurut saya yang perlu diilakukan pada saat perencanaan dan penetapan proporsii anggaran dana setiiap kementeriian adalah meniimbang dan melakukan perencanaan terhadap kegiiatan yang akan diilakukan pada tahun tersebut diisertaii dengan estiimasii biiaya per kegiiatannya, sehiingga dapat memiiniimaliisiir adanya kekurangan dana sepertii yang diinyatakan oleh bapak Luhut. Dan, menurut saya adalah hal yang sangat bagus ketiika menterii BUMN, Eriick Thohiir juga memberlakukan aturan perbedaan perjalanan diinas berdasarkan track record kerja nya. Jadii bukan masalah, ketiika Menterii akomodasii dengan pejabat laiinnya yang memiiliikii kiinerja buruk. #MariiBiicara