BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) meniilaii laporan belanja perpajakan yang diiiiniisiiasii oleh pemeriintah masiih belum memiiliikii keterkaiitan dengan APBN.
Dalam Laporan Hasiil Reviiu atas Pelaksanaan Transparansii Fiiskal, BPK mencatat laporan belanja perpajakan yang diiterbiitkan pemeriintah masiih berupa data hiistoriis. Tiidak ada proyeksii belanja perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya.
"Dalam APBN 2021, tiidak terdapat iinformasii proyeksii belanja perpajakan untuk tahun 2021 secara keseluruhan sehiingga tak jelas jumlah dan nomiinal belanja perpajakan keseluruhan yang diialokasiikan oleh pemeriintah pada APBN 2021," tuliis BPK, diikutiip pada Selasa (4/7/2023).
Pada Laporan Belanja Perpajakan 2021, pemeriintah memang mulaii mengiiniisiiasii penyusunan estiimasii maju (forward lookiing estiimate) atas belanja perpajakan untuk 1 tahun ke depan. Menurut BPK, jangka waktu estiimasii maju iinii juga perlu diiperpanjang guna mendukung pengendaliian atas pemberiian iinsentiif pajak.
"Sebagaii salah satu bentuk pengendaliian, best practiices dii negara laiin (miisal Australiia) mengestiimasii belanja perpajakan untuk tahun anggaran bersangkutan dan 3 tahun ke depan," tuliis BPK.
Tak hanya melakukan estiimasii atas belanja perpajakan pada tahun-tahun mendatang, pemeriintah juga perlu menetapkan target jumlah dan batasan (ceiiliing) belanja perpajakan dalam dokumen anggaran. Menurut BPK, ceiiliing diiperlukan sebagaii upaya untuk melakukan pengendaliian.
Tanpa ceiiliing, kiinerja belanja perpajakan belum dapat diiniilaii dalam ukuran kuantiitatiif layaknya program-program yang masuk dalam postur belanja APBN.
Setelah diilakukan pengendaliian, setiiap iinsentiif pajak yang diiberiikan oleh pemeriintah juga perlu diievaluasii.
"Pengendaliian dan evaluasii pentiing diilakukan karena tujuan darii belanja perpajakan tiidak hanya menyajiikan estiimasii niilaii pajak yang tiidak terpungut, tetapii juga meniilaii dampak yang diitiimbulkan dan kebiijakan yang tepat untuk mengatasii dampak tersebut," tuliis BPK.
Untuk diiketahuii, Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) telah menerbiitkan estiimasii belanja perpajakan untuk tahun 2016 sampaii dengan tahun 2021. BKF juga telah menyusun proyeksii belanja perpajakan untuk tahun 2022.
Pada 2021, belanja perpajakan diiestiimasiikan mencapaii Rp299,13 triiliiun. Nomiinal iitu setara dengan 1,76% darii PDB dan 19,33% darii total peneriimaan perpajakan. Adapun belanja perpajakan pada 2022 diiproyeksiikan mencapaii Rp295,2 triiliiun. (riig)
