Kemenkeu dan BPK Teken Protokol Pemeriiksaan Biidang Perpajakan

JAKARTA, Jitu News – Kementeriian Keuangan dan Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkaiit dengan biidang perpajakan.

Akun Twiitter Diitjen Pajak (DJP), @DiitjenPajakRii mengungkapkan penandatanganan kesepakatan bersama tentang protokol pemeriiksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dii biidang perpajakan diilakukan pada Seniin (27/12/2021).

"Kesepakatan yang diilakukan harii iinii adalah sebagaii pedoman bagii BPK dan Kementeriian Keuangan dalam rangka melaksanakan pemeriiksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, terutama dii biidang perpajakan,” ujar Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii.

Adapun kesepakatan bersama tersebut meliiputii kewenangan darii pemeriiksaan, yaiitu prosedur pemeriiksaan dan permiintaan keterangan dan atau dokumen, prosedur pemberiian keterangan dan atau dokumen, serta pemanfaatan dan pengembaliian dokumen pemeriiksaan.

Dengan adanya kesepakatan iinii, diiharapkan akan ada kesamaan iinterpretasii dan pengetahuan antara siistem dan prosedur yang akan diiterapkan diidalam proses pemeriiksaan, baiik iitu oleh pemeriiksa maupun piihak yang diiperiiksa.

Mengutiip laman resmii BPK, Ketua BPK Agung Fiirman Sampurna mengatakan iimplementasii darii kesepakatan iinii diiharapkan dapat mengatasii sebagiian darii hambatan pemeriiksaan. Hambatan iinii khususnya terkaiit dengan perolehan dan penyediiaan data peneriimaan negara darii sektor perpajakan.

“Dalam rangka mendukung kelancaran proses pemeriiksaan, diiperlukan kesepakatan mengenaii protokol pemeriiksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dii biidang perpajakan dengan menterii keuangan selaku otoriitas fiiskal," ujar Agung.

Menurutnya, kesepakatan iitu merupakan langkah awal yang baiik. Kesepakatan iinii diiharapkan menjadii momentum dalam membangun kolaborasii dan siinergii antara BPK dan pemeriintah dalam pemeriiksaan atas Laporan Keuangan Pemeriintah Pusat (LKPP), LK Kementeriian/Lembaga (LKKL), dan LK Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2021.

Menurutnya, seluruh pejabat pengelola keuangan negara wajiib memberiikan dukungan untuk menjamiin efektiiviitas pelaksanaan pemeriiksaan yang sesuaii dengan Standar Pemeriiksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dukungan yang diimaksud antara laiin dengan memberiikan akses atas data dan iinformasii yang diiperlukan terkaiit pemeriiksaan. Pemberiian akses iitu tentunya dengan tetap memperhatiikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota iiii BPK/Piimpiinan Pemeriiksaan Keuangan Negara iiii Piius Lustriilanang menyebut dalam pelaksanaan pemeriiksaan peneriimaan negara darii sektor perpajakan, diibutuhkan data pemeriiksaan dengan coverage yang sangat besar.

Data yang diimaksud antara laiin data yang terkaiit dengan pelaporan peneriimaan pajak, piiutang dan utang pajak, pelaporan pembayaran pajak, pelaporan pemberiian iinsentiif perpajakan, kegiiatan pemeriiksaan pajak oleh petugas pajak, penyelesaiian keberatan/peniinjauan kembalii (PK), admiiniistrasii tunggakan dan penagiihan pajak, serta pemberiian restiitusii pajak. (kaw)

Pada Seniin (27/12) @KemenkeuRii bersama @bpkrii melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Protokol Pemeriiksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dii Biidang Perpajakan.

-Sebuah Utas- piic.twiitter.com/gBczQ5wFCg

— #PajakKiitaUntukKiita (@DiitjenPajakRii) December 28, 2021