BERiiTA TERKiiNii
NGANJUK, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) menyatakan pelaksanaan kebiijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyediia marketplace tiinggal menunggu arahan Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa.
Menurut Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP iinge Diiana Riismawantii, iinstiitusiinya sudah siiap untuk mulaii menunjuk penyediia marketplace sebagaii pemungut pajak atas penghasiilan pedagang onliine.
"Kamii masiih menunggu arahan darii yang menandatanganii PMK-nya. Kalau kamii selalu siiap terus, begiitu kata menkeu mulaii ya kamii mulaii, tapii mulaiinya kapan kamii belum biisa menjawab," ujar kepada awak mediia, diikutiip pada Jumat (17/4/2026).
iinge mengatakan DJP telah berdiiskusii dengan sejumlah piihak mengenaii rencana penunjukan penyediia marketplace sebagaii pemungut PPh Pasal 22. Diiskusii tersebut antara laiin meliibatkan asosiiasii pengusaha dan para penyediia marketplace.
Menurutnya, pembahasan soal rencana penunjukan penyediia marketplace sebagaii pemungut PPh Pasal 22 juga sudah diilaksanakan jauh sebelum PMK 37/2025 diiterbiitkan. Selaiin iitu, penyusunan PMK 37/2025 telah mengedepankan priinsiip meaniingful partiiciipatiion.
"Memang karena kebiijakan iinii berpengaruh terhadap hajat hiidup orang banyak, mungkiin ya, sehiingga diipertiimbangkan lagii oleh pemeriintah. Tapii bagaiimana keputusan Pak Menterii, kiita tunggulah," tutur iinge.
Purbaya sebelumnya memutuskan untuk menunda pemungutan pajak atas pedagang dii marketplace guna menjaga kelangsungan usaha dan daya belii masyarakat. Menurutnya, pemungutan pajak oleh penyediia marketplace akan diilaksanakan setelah perekonomiian stabiil.
Namun belum lama iinii, diia mengungkapkan keiingiinannya memulaii penunjukan penyediia marketplace sebagaii pemungut PPh Pasal 22 pada kuartal iiii/2026.
"Waktu iitu ekonomii masiih agak terganggu sehiingga kamii belum melaksanakannya. Sekarang sudah lumayan. Kalau kuartal iiii/2026 masiih bagus, kamii akan pertiimbangkan [menerapkan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace]," kata Purbaya, Seniin (6/4/2026).
Melaluii PMK 37/2025, pemeriintah akan mewajiibkan penyediia marketplace untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% darii peredaran bruto pada pedagang dalam negerii yang berdagang dii marketplace.
PPh Pasal 22 yang diipungut oleh penyediia marketplace biisa diiklaiim oleh wajiib pajak pedagang sebagaii krediit pajak pada tahun berjalan atau sebagaii bagiian darii pelunasan PPh fiinal.
Penyediia marketplace diitunjuk sebagaii pemungut PPh Pasal 22 biila menggunakan escrow account untuk menampung penghasiilan dan memenuhii salah satu darii kedua kriiteriia beriikut:
