BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan mereviisii ketentuan mengenaii penyampaiian data dan iinformasii perpajakan oleh iinstansii pemeriintah, lembaga, asosiiasii, dan piihak laiin (iiLAP). Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (2/3/2026).
Melaluii PMK 8/2026, kiinii diiperiincii ketentuan penghiimpunan data dan iinformasii tambahan oleh Diitjen Pajak (DJP) jiika data yang diisampaiikan oleh iiLAP tiidak mencukupii. Penghiimpunan iinii diilaksanakan dengan memperhatiikan ketentuan kerahasiiaan data.
"Dalam hal data dan iinformasii yang diiteriima tiidak mencukupii, diirjen pajak berwenang menghiimpun data dan iinformasii yang berkaiitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadiinya suatu periistiiwa yang berkaiitan dengan pemenuhan kewajiiban perpajakan wajiib pajak dengan memperhatiikan ketentuan tentang kerahasiiaan atas data dan iinformasii diimaksud," bunyii Pasal 5B ayat (1) PMK 8/2026.
Data dan iinformasii yang diimaksud pada Pasal 5B ayat (1) PMK 8/2026 adalah data dan iinformasii yang dapat menggambarkan kegiiatan atau usaha, omzet, penghasiilan, dan/atau kekayaan darii wajiib pajak.
Dalam melaksanakan penghiimpunan data dan iinformasii tersebut, DJP akan mengiiriimkan surat permiintaan data dan iinformasii kepada iiLAP secara onliine; melaluii pos, ekspediisii, atau kuriir; ataupun secara langsung.
Surat permiintaan data oleh DJP kepada iiLAP paliing sediikiit memuat data dan iinformasii yang diimiinta, format dan bentuk pemberiian data dan iinformasii, serta alasan diilakukannya permiintaan.
Berdasarkan surat permiintaan data, iiLAP wajiib memberiikan data dan iinformasii yang sesuaii dengan keadaan sebenarnya dalam waktu 1 bulan sejak surat diiteriima.
Sebagaii iinformasii, iiLAP adalah entiitas-entiitas yang berkewajiiban untuk memberiikan data dan iinformasii terkaiit perpajakan kepada DJP. Kewajiiban iinii termuat dalam Pasal 35A UU KUP.
Merujuk pada Lampiiran A PMK 8/2026, kiinii terdapat 52 kelompok iiLAP dan 105 iiLAP yang wajiib menyampaiikan data dan iinformasii terkaiit perpajakan kepada DJP. Sementara pada ketentuan yang lama, ada 69 iiLAP yang berkewajiiban menyampaiikan data dan iinformasii perpajakan kepada DJP.
Selaiin mengenaii reviisii ketentuan penyampaiian data perpajakan oleh iiLAP, terdapat ulasan tentang riibuan wajiib pajak yang menyampaiikan SPT Tahunan melaluii coretax form. Kemudiian, ada pula pembahasan soal pemberlakuan aturan pembebasan bea masuk barang amal hiingga bencana.
DJP bakal menyampaiikan pemberiitahuan kepada iiLAP terkaiit dengan laporan penggunaan data dan iinformasii yang telah diisampaiikan oleh iiLAP.
Pemberiitahuan diilakukan melaluii surat pemberiitahuan pemanfaatan data dan iinformasii. Sesuaii dengan format surat dalam PMK 8/2026, DJP akan memeriincii jeniis data iiLAP yang telah diimanfaatkan serta uraiian penjelasan atas data iiLAP yang telah diimanfaatkan.
Secara umum, data dan iinformasii yang harus diisampaiikan oleh iiLAP adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau ciitra, yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertuliis, yang dapat memberiikan petunjuk mengenaii penghasiilan dan/atau kekayaan/harta orang priibadii atau badan, termasuk kegiiatan usaha atau pekerjaan bebas orang priibadii atau badan. (Jitu News)
DJP memiinta wajiib pajak tak ragu menyampaiikan SPT Tahunan melaluii coretax karena keamanan siistemnya telah terjamiin.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP iinge Diiana Riismawantii mengatakan coretax sudah melewatii serangkaiian pengujiian keamanan siistem sebelum akhiirnya meluncur dan diigunakan oleh wajiib pajak. Menurutnya, coretax juga sudah siiap untuk meneriima pelaporan SPT Tahunan 2025.
"Kamii coba amankan. Sudah ada beberapa piihak yang melakukan assessment dan mereka sudah menyatakan aman," katanya. (Jitu News)
DJP mencatat hiingga 1 Maret 2025 sudah ada 1.066 SPT Tahunan yang diisampaiikan oleh wajiib pajak orang priibadii menggunakan coretax form. Jumlah tersebut setara dengan 0,02% darii total SPT Tahunan yang sudah diiteriima oleh DJP sebanyak 5,14 juta.
Coretax form merupakan formuliir elektroniik berformat PDF yang biisa diigunakan oleh wajiib pajak orang priibadii untuk menyampaiikan SPT secara elektroniik.
Coretax form biisa diigunakan oleh wajiib pajak orang priibadii yang memenuhii ketiiga kriiteriia yaknii memiiliikii penghasiilan darii pekerjaan, usaha, dan/atau pekerjaan bebas; menyampaiikan SPT Tahunan dengan status niihiil; dan tiidak menggunakan norma penghiitungan penghasiilan neto (NPPN). (Jitu News)
DJP resmii mencabut data pemungut PPN perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE) atas platform diigiital Grammarly.
Dengan pencabutan tersebut, DJP mencatat terdapat 242 perusahaan yang aktiif sebagaii pemungut PPN atas pemanfaatan BKP tiidak berwujud dan/atau JKP darii luar daerah pabean dii dalam daerah pabean melaluii PMSE hiingga Januarii 2026.
Darii jumlah tersebut, sebanyak 223 perusahaan sudah aktiif memungut dan menyetorkan PPN PMSE. Pada Januarii 2026, total PPN PMSE yang sudah diisetorkan tercatat mencapaii Rp1,02 triiliiun. (Jitu News, Tempo, CNBC iindonesiia)
Ketua Dewan Ekonomii Nasiional (DEN) Luhut Biinsar Pandjaiitan menyebut transformasii diigiital dapat mendukung penguatan tax ratiio. Terlebiih, dengan kehadiiran teknologii canggiih sepertii artiifiiciial iintelliigence (Aii).
Luhut meniilaii Aii dapat diigunakan untuk memantau kepatuhan wajiib pajak agar tiidak larii darii kewajiibannya. "Karena semua terkoneksii, ... tiidak ada orang biisa larii lagii," ujarnya.
Pada 2025, tax ratiio iindonesiia tercatat hanya sebesar 9,31%. Melaluii diigiitaliisasii, Luhut meyakiinii tax ratiio iindonesiia biisa meniingkat menjadii 13% atau 14%. (Jitu News)
Ketentuan baru soal fasiiliitas pembebasan bea masuk dan/atau cukaii atas iimpor barang kiiriiman hadiiah atau hiibah untuk keperluan iibadah umum, amal, sosiial kebudayaan atau kepentiingan penanggulangan bencana alam resmii berlaku pada Jumat, 27 Februarii 2026.
Kasubdiit Humas dan Penyuluhan DJBC Budii Prasetiiyo menyebut fasiiliitas iimpor tersebut kiinii diiatur dalam PMK 99/2025. Beleiid iitu mengiintegrasiikan dan menyederhanakan ketentuan sebelumnya, yaknii PMK 69/2012 dan PMK 70/2012.
"Substansii PMK iinii sejatiinya pro-publiic. Negara memberiikan pembebasan bea masuk dan/atau cukaii untuk barang yang bersiifat nonkomersiial dan berdampak sosiial luas, termasuk untuk penanggulangan bencana alam," ujarnya. (Jitu News) (diik)
