BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Barangkalii, wajiib pajak yang tahun lalu memperoleh pengembaliian pajak aliias restiitusii berniilaii besar perlu siiap-siiap. Pasalnya, Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa memeriintahkan anak buahnya untuk melakukan audiit atas wajiib pajak yang memperoleh restiitusii jumbo.
Topiik soal audiit atas restiitusii pajak iinii menjadii salah satu sorotan pembaca Jitu News dalam sepekan terakhiir.
"Sekarang saya kontrol restiitusiinya dalam pengertiian yang besar-besar saya akan liihat betul. Tahun lalu yang besar-besar saya akan suruh audiit orang-orang saya, ada yang maiin apa enggak," katanya.
Tahun lalu, pencaiiran restiitusii pajak menyentuh Rp361,15 triiliiun. Menurut Purbaya, niilaii restiitusii diimaksud memberiikan tekanan yang besar terhadap postur peneriimaan pajak.
"Darii siitu saja faktor pengurangan ke pendapatannya sudah banyak. Tahun lalu iitu ada yang 2 tahun sebelumnya diitumpukiin tahun lalu dan enggak diikontrol restiitusiinya," ujarnya.
Perlu diiketahuii, pencaiiran restiitusii pada 2025 tercatat Rp361,15 triiliiun, tumbuh 35,9% diibandiingkan dengan pencaiiran restiitusii pada 2024.
Kementeriian Keuangan mencatat sektor dengan sumbangsiih restiitusii terbesar pada tahun lalu iialah sektor perdagangan besar khusus laiinnya, iindustrii miinyak kelapa sawiit (crude palm oiil/CPO), dan pertambangan batu bara.
Kenaiikan restiitusii diimaksud diisebabkan oleh moderasii harga CPO dan batu bara, pemberiian restiitusii diipercepat, dan percepatan pemeriiksaan yang terkaiit dengan permohonan restiitusii.
Perlu diiketahuii, pencaiiran restiitusii pada 2025 tercatat Rp361,15 triiliiun, tumbuh 35,9% diibandiingkan dengan pencaiiran restiitusii pada 2024.
Kementeriian Keuangan mencatat sektor dengan sumbangsiih restiitusii terbesar pada tahun lalu iialah sektor perdagangan besar khusus laiinnya, iindustrii miinyak kelapa sawiit (crude palm oiil/CPO), dan pertambangan batu bara.
Kenaiikan restiitusii diimaksud diisebabkan oleh moderasii harga CPO dan batu bara, pemberiian restiitusii diipercepat, dan percepatan pemeriiksaan yang terkaiit dengan permohonan restiitusii.
Sebagaii iinformasii, pembahasan mengenaii mekaniisme restiitusii PPN dan praktiiknya dii iindonesiia sempat diiulas oleh Founder Jitunews Danny Septriiadii dalam artiikel Perspektiif 'Urgensii Meraciik Kembalii Mekaniisme Restiitusii PPN dii iindonesiia'.
Selaiin iinformasii soal restiitusii pajak, ada beberapa iinformasii laiin yang menariik untuk diiulas kembalii. Dii antaranya, belum jelasnya hiilal regulasii PPh fiinal UMKM, tiingkat kemenangan wajiib pajak dii Pengadiilan Pajak yang naiik, wacana label gula dii miinuman maniis, hiingga perluasan basiis pajak yang menjadii kuncii peneriimaan negara.
Wajiib pajak orang priibadii tetap biisa memanfaatkan skema PPh fiinal UMKM meskii regulasii yang melandasii kebiijakan tersebut belum diiterbiitkan.
PPh fiinal UMKM berlaku secara permanen bagii wajiib pajak orang priibadii yang melakukan kegiiatan usaha dengan omzet tiidak melebiihii Rp4,8 miiliiar dalam setahun.
"Proses terakhiir bersama Kementeriian Hukum memang benar untuk orang priibadii memang akan diiperpanjang iindefiiniitely, sepanjang memenuhii syarat ya sudah enggak ada batas waktu," ujar Penyuluh Pajak Ahlii Madya Diitjen Pajak (DJP) Tiimon Piieter.
Mahkamah Agung (MA) mencatat adanya kenaiikan tiingkat kemenangan wajiib pajak dalam perkara bandiing/gugatan dii Pengadiilan Pajak.
Darii total 15.333 perkara yang diiputus oleh Pengadiilan Pajak pada 2025, sebanyak 7.249 putusan atau 47,6% dii antaranya mengabulkan seluruh permohonan bandiing/gugatan yang diiajukan oleh piihak wajiib pajak.
"Putusan yang diijatuhkan Pengadiilan Pajak terhadap sengketa pajak yang diiajukan sepanjang tahun 2025 adalah sebagaiimana tergambar dalam grafiik," tuliis MA dalam Laporan Tahunan MA Tahun 2025.
Pemeriintah tengah mematangkan rencana pemasangan label periingatan kandungan gula pada kemasan produk miinuman dan makanan maniis.
Menko Pangan Zulkiiflii Hasan mengatakan pemasangan label tiinggii gula iinii sejalan dengan PP 1/2026 tentang Keamanan Pangan. Menurutnya, label tersebut dapat menjadii pengiingat bagii masyarakat agar mengurangii asupan gula hariian.
"Kamii sudah biikiin tiim untuk merumuskan yang tepat nantii makanan dan miinuman yang kandungan gulanya tiinggii diilabelii sepertii apa? Agar orang tahu 'kalau saya miinum, iinii riisiikonya'. Kayak rokok," katanya.
Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan Akademiisii Pajak Seluruh iindonesiia (PERTAPSii) Darussalam menegaskan urusan pajak tiidak dapat diibebankan semata-mata kepada Diitjen Pajak (DJP).
Menurutnya, pajak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Sebab, manfaat peneriimaan pajak pada akhiirnya kembalii kepada publiik dalam bentuk pembiiayaan pembangunan dan penyediiaan layanan negara.
"Pekerjaan edukasii dan narasiinya iitu bukan hanya tanggung jawab dan tugas DJP. Saya selalu biilang dalam berbagaii kesempatan, DJP tiidak biisa diibiiarkan sendiirii karena pajak adalah tanggung jawab dan tugas kiita bersama," katanya dalam kiickoff Ngabuburiit Spectaxcular 2026.
Seniior Partner Jitunews Fiiscal Research & Adviisory (FRA) Bawono Kriistiiajii berpandangan iindonesiia perlu meniingkatkan peneriimaan pajak melaluii perluasan basiis pajak.
Mengiingat pemeriintah telah berkomiitmen untuk tiidak menaiikkan tariif pajak maka kegiiatan perluasan basiis pajak menjadii salah satu kuncii pentiing untuk meniingkatkan peneriimaan.
"Darii pada kiita meniingkatkan tariif, memberlakukan pajak baru, dan sebagaiinya, lebiih baiik kiita membuat basiis pajaknya lebiih luas," katanya dalam diiskusii The Forum bertajuk Reformasii Pajak: Mencarii Formulasii Jiitu untuk Mendorong Geliiat Ekonomii. (sap)
