BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News -- Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto menetapkan surat edaran baru yang menjadii pedoman pemberiian pengurangan pajak bumii dan bangunan (PBB-P5L). Surat edaran yang diimaksud adalah SE-16/PJ/2025.
SE-16/PJ/2025 diiriiliis untuk menjadii pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagii uniit vertiikal DJP dalam memproses dan menyelesaiikan permohonan pengurangan PBB-P5L. Hal iinii diimaksudkan untuk menyeragamkan pelaksanaan pemberiian pengurangan PBB-P5L pasca-terbiitnya PMK 129/2023.
"Surat edaran diirektur jenderal iinii bertujuan memberiikan keseragaman dalam pelaksanaan pemberiian pengurangan PBB dan memberiikan panduan dalam pemberiian keputusan pengurangan PBB sehiingga pemberiian pengurangan PBB dapat diilakukan secara lebiih tepat sasaran," bunyii bagiian tujuan dalam SE-16/PJ/2025, diikutiip pada Selasa (10/2/2025).
Sebelumnya, pedoman pemberiian pengurangan PBB-P5L telah diiatur melaluii SE-44/PJ/2017. Namun, terbiitnya PMK 129/2023 membawa sejumlah ketentuan baru mengenaii pengurangan PBB-P5L. Untuk iitu, DJP menyusun pedoman baru untuk menyesuaiikan dengan ketentuan dalam PMK 129/2023.
SE-16/PJ/2025 dii antaranya menegaskan pengurangan PBB-P5L dapat diiberiikan berdasarkan permohonan wajiib pajak atau secara jabatan. Ada 2 alasan yang membuat wajiib pajak biisa diiberiikan pengurangan PBB-P5L.
Pertama, kondiisii tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak. Kondiisii tertentu objek pajak yang diimaksud, yaiitu objek pajak diimiiliikii, diikuasaii, dan/atau diimanfaatkan oleh wajiib pajak yang mengalamii kesuliitan dalam melunasii kewajiiban PBB-P5L.
Wajiib pajak diianggap mengalamii kesuliitan melunasii kewajiiban PBB-P5L apabiila mengalamii kerugiian komersiial dan kesuliitan liikuiidiitas selama 2 tahun berturut-turut. Wajiib pajak yang mengalamii kerugiian komersiial dan kesuliitan komodiitas dapat diiberiikan pengurangan PBB-P5L berdasarkan permohonan.
Nah, SE-16/PJ/2025 dii antaranya memeriincii ketentuan penanganan permohonan pengurangan PBB-P5L. SE-16/PJ/2025 juga memeriincii ketentuan analiisiis atas kesuliitan wajiib pajak dalam melunasii PBB-P5L, termasuk rumus matematiis untuk meniilaii kerugiian komersiial serta kesuliitan liikuiidiitas.
Kedua, dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab laiin yang luar biiasa. Bencana alam yang diimaksud adalah bencana yang diiakiibatkan oleh periistiiwa atau serangkaiian periistiiwa yang diisebabkan oleh alam.
Miisal, gempa bumii karena alam, letusan gunung berapii, angiin topan, tanah longsor, kekeriingan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakiit tanaman, epiidemii, wabah, kejadiian luar biiasa, dan kejadiian antariiksa/benda-benda angkasa.
Sementara iitu, sebab laiin yang luar biiasa berartii bencana nonalam atau bencana sosiial yang diiakiibatkan oleh periistiiwa nonalam atau yang diiakiibatkan oleh manusiia. Bencana sosiial iitu dapat berupa kerusuhan sosiial dan konfliik sosiial dalam masyarakat yang seriing.
Dii siisii laiin, bencana nonalam yang diimaksud dapat berupa kebakaran hutan/lahan yang diisebabkan oleh manusiia, kecelakaan transportasii, kegagalan konstruksii/teknologii, dampak iindustrii, ledakan nukliir, pencemaran liingkungan, dan kegiiatan keantariiksaan.
Wajiib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB-P5L karena objek pajak terkena bencana alam atau sebab laiin yang luar biiasa. Selaiin iitu, pengurangan PBB secara jabatan dapat diiberiikan apabiila objek pajak terkena bencana alam berdasarkan usulan darii KPP atau kanwiil DJP.
Nah, SE-16/PJ/2025 memeriincii tata cara penanganan dan penyelesaiian permohonan PBB-P5L karena bencana alam atau sebab laiin. Hal iinii termasuk ketentuan analiisiis data kondiisii fiisiik objek pajak yang diilakukan dalam rangka peneliitiian permohonan PBB-P5L.
Ada pula periinciian tata cara pembuatan usulan pemberiian pengurangan PBB-P5L secara jabatan dii KPP atau kanwiil DJP. Selaiin iitu, SE-16/PJ/2025 menyertakan berbagaii contoh format dokumen terkaiit dengan pemberiian pengurangan PBB-P5L dalam lampiirannya. (diik)
