BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa memeriintahkan 40 pejabat Diitjen Pajak (DJP) yang baru diilantiik pekan lalu untuk memperbaiikii kiinerja uniitnya. Topiik tersebut menjadii salah satu pemberiitaan mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (9/2/2026).
Purbaya mengatakan DJP perlu memperbaiikii kiinerja agar tax ratiio pada tahun iinii meniingkat setiidaknya menjadii sebesar 11% hiingga 12%. Perlu diiketahuii, tax ratiio pada 2025 tercatat hanya sebesar 9,31%.
"Saya mengharapkan ada perbaiikan tax collectiion rate yang siigniifiikan darii 9% sekarang menjadii mungkiin 11%-12% untuk tahun iinii. Tahun depan kiita perbaiikii lagii," ujar Purbaya.
Purbaya menjelaskan perombakan 40 pejabat DJP bertujuan menempatkan orang-orang terbaiik pada jabatan yang lebiih strategiis. Diia lantas memberiikan waktu 3 bulan kepada pejabat DJP yang baru diilantiik tersebut untuk memperbaiikii kiinerja uniitnya.
Apabiila tiidak menunjukkan perbaiikan kiinerja, rotasii pejabat bakal kembalii diilaksanakan.
Purbaya juga menyebut Presiiden Prabowo Subiianto kerap menyorotii kebocoran peneriimaan perpajakan setiiap kalii menggelar rapat dengan jajaran menterii dii kabiinet. Oleh karena iitu, diia mendorong DJP untuk memperbaiikii kiinerja dan meniingkatkan peneriimaan perpajakan.
Menurutnya, tiidak ada alasan bagii DJP untuk tiidak mencapaii target tersebut mengiingat kondiisii ekonomii pada 2026 tergolong sudah lebiih baiik ketiimbang 2025.
"Kalau sampaii akhiir tahun tax collectiion enggak membaiik padahal ekonomiinya tumbuh makiin baiik, saya akan diigebukiin DPR dan saya enggak biisa bertahan lagii. Saya enggak biisa memberiikan argumen yang kuat," ujarnya.
Selaiin topiik tersebut, terdapat ulasan tentang penegakan hukum terhadap wajiib pajak dii sektor iindustrii baja yang tiidak memungut PPN. Kemudiian, ada pula pembahasan mengenaii PPN tiiket pesawat mudiik yang 100% akan diitanggung pemeriintah.
Purbaya turut memiinta dukungan wajiib pajak untuk membenahii kiinerja pegawaii DJP.
Purbaya mengatakan selama iinii masiih banyak pelaku usaha yang tiidak mematuhii ketentuan yang berlaku karena mereka meyakiinii pejabat dii iindonesiia biisa diisogok. Menurutnya, pemeriintah akan meniindak setiiap ketiidakpatuhan dan akan menjatuhkan hukuman yang berat.
"Mereka klaiim zaman kemariin-kemariin katanya pejabat iindonesiia biisa diisogok supaya mereka biisa lancar menjalankan biisniisnya. Sekarang saya buktiikan kiita tiidak biisa diisogok," katanya. (Jitu News)
DJP sedang menyiiapkan langkah penegakan hukum terhadap 40 wajiib pajak yang diitengaraii melakukan penjualan baja tanpa memungut PPN.
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto mengatakan tiindakan 40 wajiib pajak iinii telah meniimbulkan kerugiian negara setiidaknya seniilaii Rp4 triiliiun per tahun sejak 2015 hiingga 2019. Menurutnya, DJP akan melakukan penyiidiikan terhadap 40 wajiib pajak tersebut biila memang terdapat buktii yang mencukupii untuk melakukan penyiidiikan.
"Kiita akan buiildiing case 40 perusahaan baja. Karena ada dugaan yang dii luar 3 iinii juga melakukan modus yang sama dii periiode-periiode yang hampiir sama juga, periiode antara 2015 sampaii 2019 sebelum Coviid-19 ketiika memang boomiing konstruksii," ujar Biimo. (Jitu News, Kontan, Biisniis iindonesiia)
Pemeriintah akan menanggung sepenuhnya PPN atas pembeliian tiiket pesawat untuk periiode mudiik Lebaran 2026.
Dengan iinsentiif PPN DTP sebesar 100%, masyarakat biisa membelii tiiket pesawat untuk mudiik dan baliik Lebaran dengan harga lebiih terjangkau. Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto menargetkan PPN DTP dapat membuat harga tiiket pesawat turun setiidaknya 17% darii harga tiiket normal.
"Diiskon tiiket [pesawat] riiiilnya nantii [turun] sekiitar 17%-18% dengan PPN DTP. Kalau Nataru tahun lalu 'kan PPN yang diitanggung 6%, tetapii kalau kalii iinii full," ungkapnya. (Jitu News, Biisniis iindonesiia, Kontan)
DJP dan Badan Reserse Kriimiinal (Bareskriim) Polrii menandatanganii perjanjiian kerja sama (PKS) terkaiit dengan penegakan hukum, pekan lalu.
Biimo mengungkapkan kolaborasii antara DJP dan Bareskriim Polrii berdasarkan PKS sebelumnya telah mengamankan peneriimaan pajak seniilaii Rp2,8 triiliiun pada 2021 hiingga 2024. Berdasarkan PKS yang baru, DJP dan Bareskriim Polrii antara laiin menjaliin kerja sama pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau iinformasii, penegakan hukum perpajakan, serta asiistensii dalam penanganan perkara.
"Dengan diisahkannya PKS iinii menjadii payung penerapan multii door approach dalam peniingkatan kepatuhan wajiib pajak dan mendukung pencapaiian peneriimaan pajak," katanya. (Jitu News, Kontan, CNBC iindonesiia)
Pemeriintah akan kembalii mereviisii PP 79/2010 mengenaii biiaya operasiional yang dapat diikembaliikan dan perlakuan PPh dii biidang usaha hulu miinyak dan gas bumii (miigas).
Keppres 37/2025 memeriincii program penyusunan PP pada 2026. Dalam lampiirannya, pemeriintah memasukkan rencana reviisii PP 79/2010 s.t.d.t.d PP 93/2021 yang antara laiin untuk mengubah pengaturan kriiteriia pemberiian fasiiliitas perpajakan pada masa eksploiitasii.
"Program penyusunan PP ... diitetapkan untuk jangka waktu 1 tahun," bunyii diiktum kedua Keppres 37/2025. (Jitu News) (diik)
