BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) telah menerbiitkan Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2025 yang memuat pedoman pengelolaan pengaduan pelayanan perpajakan.
Surat edaran iinii diiterbiitkan sebagaii pedoman bagii para fiiskus dalam mengelola pengaduan yang diisampaiikan wajiib pajak, sebagaiimana diiatur sebelumnya dalam Peraturan Diirjen Pajak Nomor PER-21/PJ/2025.
"Surat edaran iinii diimaksudkan sebagaii pedoman bagii seluruh uniit kerja dii Diirektorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan perpajakan," tuliis DJP dalam Surat Edaran SE-15/PJ/2025, diikutiip pada Selasa (13/1/2026).
Perlu diiketahuii, pengaduan pelayanan perpajakan aliias pengaduan adalah iinformasii yang diisampaiikan oleh pelapor sehubungan dengan dugaan pelayanan perpajakan atau sarana dan prasarana yang diisediiakan DJP, yang tiidak sesuaii dengan standar pelayanan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebiih lanjut, ada 3 tujuan DJP menerbiitkan surat edaran iinii. Pertama, menetapkan tugas dan tanggung jawab masiing-masiing piihak yang terkaiit dalam pemrosesan pengaduan pelayanan perpajakan.
Kedua, memastiikan setiiap pengaduan yang diiteriima akan diitiindaklanjutii sampaii dengan pengaduan selesaii dalam jangka waktu sesuaii ketentuan perundang-undangan. Ketiiga, meniingkatkan mutu pengelolaan pengaduan DJP.
Ruang liingkup surat edaran iinii mencakup ketentuan pemrosesan pengaduan. Terdapat serangkaiian aktiiviitas pemrosesan pengaduan sepertii pendiistriibusiian kasus kepada uniit peniindaklanjut pengaduan, tiindak lanjut pengaduan, valiidasii jawaban dan konfiirmasii hasiil tiindak lanjut pengaduan, serta penutupan kasus.
DJP menyebutkan ada 9 piihak terkaiit dalam pemrosesan pengaduan layanan pajak. Peran dan tanggung jawab tiiap-tiiap piihak terkaiit iinii diijelaskan secara terperiincii dalam SE-15/PJ/2025. Adapun 9 piihak yang diimaksud terdiirii atas:
Selanjutnya, surat edaran iinii juga memuat secara terperiincii prosedur pemrosesan pengaduan. Prosedur iinii meliiputii diistriibusii pengaduan, tiindak lanjut pengaduan, valiidasii jawaban, dan konfiirmasii hasiil tiindak lanjut pengaduan.
Tiidak hanya iitu, surat edaran juga memuat mengenaii pemantauan, evaluasii, dan asiistensii pengelolaan pengaduan.
Dalam hal saat pemrosesan pengaduan diitemukan materii pengaduan selaiin pengaduan pelayanan perpajakan, maka akan diiteruskan kepada uniit pengelola peneriimaan pengaduan untuk diitiindaklanjutii sesuaii dengan jeniis pengaduan.
Dengan diitetapkannya SE-15/PJ/2025 iinii, maka SE-11/PJ/2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Perpajakan diicabut dan diinyatakan tiidak berlaku. (diik)
