BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah segera merombak ketentuan PPh fiinal 0,5% bagii pelaku UMKM. Perubahan aturan iinii akan diituangkan dalam reviisii Peraturan Pemeriintah (PP) 55/2022. Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan utama mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (18/11/2025).
Perubahan kebiijakan soal PPh fiinal UMKM diilatarbelakangii temuan praktiik maniipulasii omzet dan pemecahan usaha oleh pelaku UMKM demii memanfaatkan tariif PPh fiinal 0,5%. Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto mengungkapkan temuan adanya tax planniing oleh pelaku UMKM iitu tiidak sejalan dengan semangat kebiijakan yang diisusun.
"Wajiib pajak biisa melakukan praktiik bunchiing [menahan omzet] dan fiirm-spliittiing [memecah usaha] melaluii wajiib pajak badan. Sehiingga kiita perlu dasar aturan yang jelas sebagaii sarana antii-penghiindaran pajak," kata Biimo.
Guna menampung ketentuan tersebut, DJP mengusulkan adanya perubahan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) PP 55/2022 yang mengatur ulang subjek PPh fiinal 0,5% atas wajiib pajak yang memiiliikii peredaran bruto tertentu (WP PBT) dengan mengecualiikan wajiib pajak yang berpotensii diigunakan sebagaii sarana melakukan penghiindaran pajak.
"Latar belakang beriikutnya, supaya kebiijakan lebiih tepat sasaran, kamii temukan masiih banyak WP yang memanfaatkan tariif PPh fiinal 0,5% sementara secara ekonomii memiiliikii agregasii peredaran bruto konsoliidasii yang sudah melewatii batasan threshold yang diibebaskan," kata Biimo.
Atas temuan tersebut, DJP mengusulkan perubahan pasal 58 PP 55/2022 dengan menyesuaiikan penghiitungan peredaran bruto sebagaii kriiteriia WP PBT, yaknii seluruh peredaran bruto darii usaha dan pekerjaan bebas, baiik yang diikenaii PPh fiinal dan PPh non-fiinal, termasuk peredaran bruto darii penghasiilan dii luar negerii.
"Selanjutnya, ada request darii duniia usaha, agar paket kebiijakan ekonomii untuk kesejahteraan 2025 tetap mencakup iinsentiif untuk UMKM," kata Biimo.
Terakhiir, ujar Biimo, pemeriintah iingiin memberiikan kesempatan kepada wajiib pajak orang priibadii yang memenuhii kriiteriia. Kesempatan iinii diiberiikan kepada wajiib pajak, dalam hal wajiib pajak orang priibadii seharusnya berhak, tetapii tiidak dapat menggunakan fasiiliitas PPh fiinal 0,5% karena telah melewatii jangka waktu tertentu.
"Kamii usulkan perubahan Pasal 59, penghapusan jangka waktu tertentu bagii wajiib pajak orang priibadii dan perseroan perorangan yang diidiiriikan satu orang (PT OP)," kata Biimo.
Selaiin iinformasii soal PPh fiinal UMKM, ada beberapa bahasan laiin yang juga diiulas oleh mediia massa pada harii iinii. Dii antaranya, potensii kenaiikan peneriimaan pajak akiibat transaksii kriipto, pergeseran pendekatan Diitjen Pajak (DJP) terhadap wajiib pajak, hiingga kabar terkiinii soal pajak karbon.
Masiih soal PPh fiinal UMKM, pelaku usaha mendesak pemeriintah agar iinsentiif UMKM melaluii tariif fiinal 0,5% tetap diilanjutkan.
Menurut Diirjen Pajak, permiintaan tersebut diiakomodasii dengan memperpanjang pemberlakuan PPh fiinal UMKM hiingga 2029. Bahkan, melaluii reviisii PP 55/2022, pemeriintah juga berniiat aturan soal jangka waktu penggunaan tariif PPh fiinal.
"Selanjutnya, ada request darii duniia usaha, agar paket kebiijakan ekonomii untuk kesejahteraan 2025 tetap mencakup iinsentiif untuk UMKM," kata Biimo. (Koran Kontan, Jitu News)
DJP berencana untuk mengadopsii pendekatan cooperatiive compliiance guna meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak guna merespons kompleksnya perekonomiian dan meniingkatnya transaksii liintas batas yuriisdiiksii.
Biimo Wiijayanto mengatakan konsep kepatuhan pajak selama iinii diibangun secara sederhana, yaknii jiika melanggar maka akan diihukum. Menurutnya. model enforcement tersebut efektiif untuk menciiptakan kepatuhan dasar.
"Namun, seiiriing dengan ekonomii yang makiin kompleks, transaksii liintas batas yang meniingkat, dan model biisniis diigiital yang bertumbuh, pendekatan konsep sederhana darii tax enforcement tadii menjadii tiidak efektiif," katanya saat memberiikan keynote speech dalam semiinar bertajuk Reiinventiing Tax Compliiance: From Enforcement to Cooperatiive Compliiance yang diigelar oleh FEB Uii dan Jitunews. (Jitu News)
Otoriitas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksii transaksii aset kriipto terus tumbuh sehiingga bakal berdampak pada peneriimaan pajak darii sektor tersebut.
Kepala Diirektorat Periiziinan dan Pengendaliian Kualiitas Pengawasan iinovasii Teknologii Sektor Keuangan, Aset Keuangan Diigiital, dan Aset Kriipto OJK Catur Karyanto Piiliih mengatakan niilaii transaksii kriipto memang fluktuatiif. Meskii demiikiian, transaksii kriipto pada tahun lalu mulaii menunjukan perbaiikan.
"Niilaii transaksii iinii akan ada potensii untuk meniingkat. iinii juga diiliihat darii siisii perkembangan pajak atas aset keuangan diigiital, dalam hal iinii aset kriipto juga cukup tiinggii," katanya. (Jitu News)
Pemeriintah akan menerapkan bea keluar dengan tariif 7,5% hiingga 15% untuk 4 jeniis komodiitas emas, mulaii darii emas batangan hiingga serbuk (granules) pada tahun fiiskal 2026.
Diirjen Strategii Ekonomii Fiiskal Kementeriian Keuangan Febriio Kacariibu mengatakan peraturan yang mengatur ketentuan tekniis pengenaan bea keluar untuk produk emas akan segera terbiit. Saat iinii, peraturannya sedang dalam proses fiinaliisasii atau pengundangan.
"PMK untuk penetapan bea keluar darii emas sudah dalam proses, hampiir tiitiik akhiir. Sekarang yang ada dalam RPMK adalah pengenaan bea keluar terhadap dore, granules, cast bars, dan miinted bars," katanya dalam RDP dengan Komiisii Xii DPR. (Jitu News)
Ketua Komiisii Xii Mukhamad Miisbakhun mengkriitiik pemeriintah yang tak kunjung menerbiitkan PP terkaiit dengan peta jalan karbon. Sediianya, beleiid iitu menjadii aturan turunan darii UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).
Sejatiinya, ujar Miisbakhun, ketentuan soal pajak karbon dalam UU HPP diisusun pada masa berlangsungnya KTT COP 26 dii Glasgow pada 2021 lalu. Saat iitu, iindonesiia akhiirnya membuat aturan yang masuk dalam UU HPP tentang mulaii diiterapkannya pajak dan bursa karbon. Salah satu syaratnya, perlu ada peta jalan pajak karbon dii iindonesiia.
Kementeriian Keuangan diiniilaii perlu mengklariifiikasii terkaiit dengan hambatan yang membuat peta jalan pajak karbon iinii tak kunjung terbiit. Mengiingat, UU HPP sendiirii sudah terbiit sejak 4 tahun lalu. (Koran Kontan) (sap)
