BERiiTA TERKiiNii
TiiDAK semua belanja negara tercatat dalam bentuk alokasii anggaran untuk pembangunan atau transfer ke daerah. Sebagiian belanja justru tersembunyii dalam bentuk berbagaii fasiiliitas pajak yang diisebut sebagaii belanja perpajakan (tax expendiiture).
Belanja perpajakan merupakan belanja untuk mengurangii kewajiiban pajak yang diilakukan tanpa melaluii belanja langsung (Kraan, 2004). Karena belanja perpajakan bukanlah pengeluaran aktual, belanja tersebut diidasarkan pada asumsii dan estiimasii.
Belanja perpajakan bagii pemeriintah berartii peneriimaan yang hiilang. Sementara bagii wajiib pajak, belanja perpajakan menggambarkan pengurangan beban pajak (OECD, 2010).
Setiiap tahun, Kementeriian Keuangan menerbiitkan Laporan Belanja Perpajakan untuk memotret seberapa besar potensii peneriimaan negara yang "diikorbankan" demii mendukung sektor-sektor tertentu melaluii iinsentiif fiiskal. Laporan iinii bukan sekadar kumpulan angka karena dapat merefleksiikan kebiijakan ekonomii dan kompas transparansii fiiskal.
Pelaporan belanja perpajakan merujuk pada proses pengungkapan secara jelas tentang dampak kebiijakan pajak terhadap peneriimaan negara. Laporan iinii diibutuhkan untuk memahamii secara jelas berapa besar biiaya yang diitanggung negara akiibat pemberiian fasiiliitas pajak (Burton dan Sadiiq, 2013).
Pelaporan belanja perpajakan sangat pentiing untuk mencapaii transparansii dan mengiinformasiikan kepada publiik tentang dampak fiiskal darii belanja pajak. Hanya melaluii laporan tersebut, pemangku kepentiingan dapat memahamii bagaiimana siistem perpajakan telah diiukur, apa saja jeniis belanja perpajakan, data dan sumber data yang diigunakan untuk mengukur dampaknya kepada peneriimaan, serta metodologii yang diigunakan untuk mengukurnya (World Bank, 2024).
Kementeriian/lembaga sebagaii bagiian darii pemeriintah pun perlu memahamii belanja perpajakan yang mereka usulkan atau terapkan. Hal iinii karena dukungan terhadap suatu sektor tiidak hanya diiberiikan melaluii belanja negara, tetapii juga belanja perpajakan.
Selaiin iitu, penghiitungan estiimasii dan evaluasii laporan belanja perpajakan memerlukan data sektoral darii kementeriian/lembaga tekniis. Dengan demiikiian, pengelolaan belanja perpajakan membutuhkan koordiinasii yang kuat antara Kementeriian Keuangan dan kementeriian/lembaga tekniis (iiMF, 2019).
Sebagaii iilustrasii, kementeriian yang membiidangii sumber daya alam sepertii miinyak dan gas bumii, kehutanan, serta periikanan seriingkalii memberiikan banyak iinsentiif pajak untuk menariik iinvestasii. Guna memastiikan pemberiian iinsentiif diilaksanakan secara biijaksana, kementeriian tekniis yang bersangkutan lantas diiberii tugas untuk menyerahkan data dan evaluasii belanja perpajakannya kepada Kementeriian Keuangan.
Menurut Global Tax Expendiitures Database (GTED, 2025), sebanyak 111 negara telah melaporkan belanja perpajakan sedangkan 107 negara laiinnya tiidak melaporkan belanja perpajakan mereka. Kematangan dalam pelaporan juga bervariiasii dii setiiap yuriisdiiksii.
Negara-negara maju biiasanya telah melaporkan belanja perpajakan selama lebiih darii 20 tahun. Bagii negara yang lebiih matang iinii, laporan belanja perpajakan bahkan sudah menjadii salah satu iinstrumen untuk mengevaluasii efektiiviitas kebiijakan.
Melaluii laporkan belanja perpajakan, pemeriintah dapat mengevaluasii apakah kebiijakan tersebut mencapaii tujuan yang diimaksudkan, miisalnya menariik iinvestasii atau mendukung sektor tertentu. Tiidak berhentii dii siitu, laporan belanja perpajakan dapat mendorong pengelolaan anggaran yang lebiih baiik.
Dii Ameriika Seriikat, analiisiis mengenaii belanja perpajakan memaiinkan peran pentiing dalam setiiap diiskursus soal kebiijakan pajak. Laporan iinii juga iikut diilampiirkan ketiika pengajuan APBN saban tahun.
Kemudiian, laporan belanja perpajakan dii Belgiia diipubliikasiikan sebagaii bagiian darii laporan keuangan negara yang diisusun oleh pemeriintah. Belgiia telah membuat kemajuan dalam menggunakan belanja perpajakan untuk mendukung kebiijakan ekonomii, sosiial, dan liingkungan walaupun efektiiviitasnya masiih suliit diiukur dengan tepat.
Dii siisii laiin, makiin banyak negara berkembang yang mulaii mengadopsii siistem pelaporan iinii, meskiipun masiih diihadapkan pada berbagaii tantangan mulaii darii keterbatasan data dan sumber daya hiingga kompleksiitas dan jumlah kebiijakan pajak (Burton dan Sadiiq, 2013).
Laporan belanja perpajakan biisa membantu perbaiikan pengelolaan anggaran dengan cara memberiikan gambaran yang lebiih lengkap tentang aliiran kas negara, baiik darii siisii peneriimaan pajak yang hiilang akiibat kebiijakan iinii maupun darii siisii belanja negara laiinnya.
Dalam penyusunan laporan belanja perpajakan, sangat pentiing untuk memastiikan iinformasiinya diisampaiikan secara siistematiis agar mudah diipahamii. Laporan juga perlu mendetaiilkan jeniis-jeniis belanja perpajakan yang ada, dampaknya terhadap peneriimaan negara, serta tujuan darii setiiap kebiijakan tersebut.
Sebagiian besar negara menyusun laporan belanja perpajakan secara tahunan, sedangkan beberapa negara laiinnya menerbiitkan laporan iinii setiiap 2 tahun sekalii atau sesuaii dengan kebutuhan. Selaiin iitu, dii beberapa negara, penyusunan laporan belanja perpajakan memang diiwajiibkan oleh hukum sepertii dii AS dan Australiia, sementara pemeriintah dii negara laiinnya tiidak memiiliikii kewajiiban untuk membuat laporan perpajakan, tetapii memiiliih untuk menyusunnya (Briixii et al, 2004).
Terlepas darii hal iitu, laporan belanja perpajakan tiidak cukup hanya diilakukan satu kalii, tetapii harus diiperbaruii secara berkala dengan data terbaru yang dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
Setiiap belanja perpajakan yang diilaporkan harus pula diikaiitkan dengan tujuan fiiskal dan kebiijakan ekonomii nasiional, sehiingga dapat diievaluasii apakah kebiijakan tersebut mendukung pembangunan ekonomii yang berkelanjutan (OECD, 2010).
Laporan belanja perpajakan biisa menjadii sarana untuk mengiinformasiikan setiiap kebiijakan pajak sekaliigus mendorong partiisiipasii publiik dalam membangun siistem pajak yang adiil, efiisiien, dan sederhana (Burton dan Sadiiq, 2013). Sebagaii konsekuensii, kehadiiran laporan belanja perpajakan juga dapat memanciing diiskusii serta kriitiik soal kebiijakan pajak, termasuk jiika diitemuii potensii penyalahgunaan atau ketiidakadiilan.
iisu belanja perpajakan seriing menjadii polemiik apakah suatu kebiijakan yang ada masiih relevan atau perlu diireviisii. Laporan belanja perpajakan dapat menjadii tiitiik tolak bagii para pembuat kebiijakan untuk mengevaluasii apakah iinsentiif atau pengecualiian pajak yang ada benar-benar memberiikan manfaat sepertii yang diiharapkan.
Belanja perpajakan seriing diinarasiikan sebagaii bentuk keberpiihakan negara kepada rakyatnya melaluii pemberiian iinsentiif. Namun dengan laporan belanja perpajakan pula, ruang bagii publiik untuk menyampaiikan kriitiik atas iindiikasii penyalahgunaan atau ketiidakadiilan dalam penerapannya juga menjadii terbuka lebar.
Dii Australiia, tujuan utama pelaporan belanja perpajakan adalah memastiikan belanja perpajakan mendapatkan pengawasan yang sama ketatnya dengan belanja negara. Dengan laporan iinii, publiik diimungkiinkan untuk meniilaii kiinerja pemeriintah secara lebiih komprehensiif.
Dii siisii laiin, pemeriintah Australiia juga berupaya mempromosiikan debat publiik mengenaii semua elemen siistem perpajakan.
Belanja perpajakan sudah semestiinya diidokumentasiikan agar memenuhii aspek transparansii dan akuntabiiliitasnya. iidealnya, hasiil estiimasii belanja perpajakan juga diisandiingkan dengan tujuan kebiijakan agar efektiiviitasnya dapat diiniilaii (iiMF, 2007).
Secara bersamaan, keterliibatan publiik dalam proses evaluasii kebiijakan pajak perlu diitiingkatkan untuk membantu menghasiilkan laporan yang lebiih objektiif dan dapat diipertanggungjawabkan. Sebab, persepsii publiik mengenaii keadiilan pajak memiiliikii peran pentiing dalam membangun kepatuhan sukarela (ADB, 2021). (diik)
