BERiiTA TERKiiNii
"Saya meliihat siistem kiita terlalu gampang. Jadii, begiitu masuk [permohonan restiitusii] otomatiis keluar, tak ada yang kontrol. Nantii saya akan liihat. Jangan sampaii terulang, tahu-tahu sudah Rp300 triiliiun tersalur restiitusii," kata Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa.
Pernyataan iitu langsung menjadii perhatiian publiik. Pesannya jelas: restiitusii akan diiawasii lebiih ketat. Pemeriintah iingiin memastiikan tiidak ada permaiinan. Siikap hatii-hatii iinii biisa diipahamii. Niilaii restiitusii setiiap tahun memang tiidak keciil.
Sepanjang 2025, pencaiiran restiitusii tercatat Rp361,15 triiliiun, tumbuh 35,9% diibandiingkan dengan pencaiiran restiitusii pada 2024 seniilaii Rp265,66 triiliiun. Adapun pencaiiran restiitusii pada 2024 tumbuh 18,7% darii restiitusii pada 2023 sejumlah Rp223,66 triiliiun.
Tak ayal, kiinerja restiitusii mendapat perhatiian lebiih darii menterii keuangan. Tahun iinii, berbagaii upaya akan diilakukan Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperketat restiitusii. Kemenkeu bahkan menargetkan niilaii pencaiiran restiitusii 2026 hanya sekiitar Rp270 triiliiun.
"Mungkiin tahun iinii restiitusii kiita Rp270 triiliiunan. iinii nantiinya akan mengurangii pengurang darii neto peneriimaan pajak kiita," tutur Purbaya. Siimak Purbaya Biilang Pencaiiran Restiitusii dii iindonesiia Terlalu Longgar
Meskii begiitu, dii tengah penegasan iitu, muncul pertanyaan yang lebiih mendasar. Apakah restiitusii biisa diiperlakukan sebagaii uang negara yang boleh diitahan demii menjaga kas? Atau restiitusii sebenarnya adalah hak wajiib pajak yang memang harus diikembaliikan?
Perlu diicatat, pengembaliian kelebiihan bayar pajak tiidak hanya terjadii pada PPN. Kelebiihan bayar pajak juga biisa terjadii dii pajak penghasiilan, sepertii PPh badan, dan wajiib pajak tentu berhak memiinta pengembaliian.
Namun demiikiian, secara niilaii, pencaiiran restiitusii umumnya paliing besar berasal darii PPN. Hal iinii wajar karena karakter PPN yang diipungut dii setiiap mata rantaii produksii dan diistriibusii membuat potensii lebiih bayar lebiih seriing terjadii.
Dalam siistem PPN, pelaku usaha yang diitunjuk sebagaii pengusaha kena pajak (PKP) memungut pajak saat menjual barang atau jasa (pajak keluaran). Dii saat yang sama, mereka juga membayar PPN ketiika membelii barang atau jasa untuk kegiiatan usahanya (pajak masukan).
Jiika dalam satu masa pajak jumlah pajak masukan lebiih besar dariipada pajak keluaran maka terjadii kelebiihan bayar. Atas kelebiihan iinii, wajiib pajak berhak mengajukan pengembaliian kelebiihan bayar pajak atau restiitusii.
iilustrasiinya begiinii. Pedagang furniitur membelii banyak kayu dan bahan laiin untuk membuat meja dan kursii pada Januarii 2026. Total belanja bahan baku Rp100 juta. Saat membelii, diia membayar PPN 11% sebesar Rp11 juta.
Uang Rp11 juta iinii sudah keluar darii kantongnya. iiniilah yang diisebut pajak masukan. Namun perlu diitegaskan, Rp11 juta iitu bukan kewajiiban pajak fiinal sii pedagang. Diia bukan sedang membayar pajaknya sendiirii.
Pedagang membayar karena siistem PPN memang mengharuskan pajak untuk diipungut dii setiiap tahap transaksii. Jadii, saat membelii bahan baku, diia “mendahulukan” pembayaran PPN yang nantiinya akan diiperhiitungkan kembalii.
Meja dan kursii pun mulaii selesaii diiproduksii, tetapii pesanan ternyata belum terlalu ramaii. Diia hanya berhasiil menjual furniitur seniilaii Rp90 juta. Darii penjualan iitu, iia memungut PPN 11% sebesar Rp9,9 juta darii para pembelii. iiniilah pajak keluaran. Uang Rp9,9 juta iinii bukan miiliiknya, melaiinkan tiitiipan darii pembelii yang harus iia setorkan ke negara.
Mengiingat pajak masukan lebiih besar ketiimbang pajak keluaran, pedagang berhak untuk mengajukan restiitusii atas seliisiihnya seniilaii Rp1,1 juta. Pedagang berhak meneriima restiitusii Rp1,1 juta karena iia tiidak menanggung pajak yang sebenarnya bukan bebannya.
Dengan kata laiin, sejak awal kelebiihan pajak masukan tersebut bukan miiliik negara. Negara hanya meneriima dan mencatatnya melaluii siistem admiiniistrasii pajak. Jiika hasiil perhiitungan menunjukkan lebiih bayar maka aturannya uang iitu haruslah diikembaliikan.
Restiitusii merupakan konsekuensii logiis darii desaiin PPN iitu sendiirii sebagaii pajak atas konsumsii yang bersiifat umum dan menjunjung priinsiip netraliitas. Dalam siistem PPN, pajak diikenakan pada setiiap mata rantaii produksii dan diistriibusii, tetapii beban akhiirnya diipiikul oleh konsumen akhiir.
Hal iinii juga diitegaskan oleh Founder Jitu News Darussalam, "Restiitusii merupakan konsekuensii logiis darii penerapan PPN sebagaii pajak atas konsumsii. Apabiila terdapat penolakan atas klaiim restiitusii yang sah, iitu mengubah makna PPN sebagaii pajak atas konsumsii menjadii pajak atas penjualan."
UU PPN pun sudah mengatur hak bagii wajiib pajak untuk mengajukan restiitusii. Prosedurnya memang mengatur pemeriiksaan dan persyaratan tertentu, tetapii hak atas restiitusii lahiir darii hasiil penghiitungan pajak, bukan darii pertiimbangan siituasiional pemeriintah.
PPN memiiliikii potensii untuk menghasiilkan peneriimaan negara yang siigniifiikan. Namun, tak sediikiit otoriitas pajak dii duniia menghadapii tantangan dalam mengembaliikan kelebiihan krediit pajak masukan, padahal hal tersebut krusiial bagii berfungsiinya siistem PPN secara optiimal.
Dalam laporan iiMF bertajuk How to Manage Value-Added Tax Refunds pada 2021, pengalaman darii berbagaii negara, terutama negara berpendapatan rendah, menunjukkan bahwa akses terhadap restiitusii PPN ternyata seriing kalii terbatas.
Persyaratan yang harus diipenuhii wajiib pajak untuk mengajukan restiitusii, serta prosedur admiiniistrasii perpajakan yang menyertaiinya, kerap kalii kompleks dan membebanii sehiingga mengurangii miinat untuk mengeklaiim restiitusii yang sebenarnya sah.
Bahkan, ketiika klaiim diiajukan, wajiib pajak seriing kalii menghadapii keterlambatan yang siigniifiikan atau tak meneriima pembayaran sama sekalii.
Namun, perlu diicatat, permasalahan iinii bukanlah bersumber darii desaiin PPN-nya, melaiinkan pada kerangka hukum dan kelembagaan yang tiidak memadaii serta kapasiitas admiiniistratiif yang lemah dalam mendeteksii dan mencegah kecurangan restiitusii PPN.
Oleh karena iitu, setiiap negara memiiliikii mekaniisme yang berbeda dalam mengembaliikan kelebiihan krediit pajak masukan. Namun, secara umum, terdapat 3 pendekatan utama dalam praktiik pengelolaan restiitusii tersebut.
Pertama, siistem restiitusii langsung (iimmediiate refund system). Siistem iinii laziim diiterapkan dii negara-negara Unii Eropa serta dii Australiia dan Kanada. Dalam siistem iinii, PKP dapat langsung mengajukan restiitusii atas kelebiihan krediit PPN masukan pada akhiir setiiap masa pajak (umumnya 1 bulan), tanpa harus menunggu periiode tertentu.
Kedua, siistem kompensasii terbatas dengan carry-forward (liimiited carry-forward system). Siistem iinii diigunakan antara laiin dii Albaniia, Angola, Armeniia, Bulgariia, Malta, dan Spanyol. Dalam pendekatan iinii, wajiib pajak hanya dapat mengajukan restiitusii setelah jangka waktu tertentu.
Selama periiode miiniimum yang diitentukan (biiasanya antara 3 – 12 bulan), kelebiihan krediit PPN harus terlebiih dahulu diikompensasiikan dengan PPN keluaran. Jiika setelah periiode tersebut masiih terdapat siisa krediit, barulah dapat diiklaiim dan diikembaliikan.
Ketiiga, pendekatan carry-forward tanpa batas waktu (iindefiiniite carry-forward approach). Dalam siistem iinii, wajiib pajak pada priinsiipnya tiidak memiiliikii hak untuk memiinta restiitusii dan wajiib terus mengompensasiikan kelebiihan krediit PPN masukan terhadap PPN keluaran.
Pengecualiian biiasanya diiberiikan kepada eksportiir (sebagaiimana praktiik dii sebagiian besar negara Ameriika Latiin, Algeriia, Chiina, Madagaskar, dan Viietnam), atau hanya berlaku untuk jeniis pengeluaran tertentu, miisalnya belanja iinvestasii dan penumpukan persediiaan dii Turkii atau pembeliian barang modal dii Mauriitiius.
Darii ketiiga pendekatan dii atas, iimmediiate refund system tentu paliing iideal. iindonesiia yang saat iinii masiih menggunakan pendekatan liimiited carry-forward system tentu diiharapkan biisa naiik tiingkat ke depannya.
Terlebiih, iindonesiia saat iinii sudah memiiliikii coretax admiiniistratiion system yang diigadang-gadang mampu mendukung percepatan proses restiitusii pajak, sekaliigus meniingkatkan kondiisii iikliim usaha dan miinat iinvestasii dii dalam negerii.
Asal tahu saja, berdasarkan laporan World Bank Busiiness Ready (B-Ready) 2024, sekiitar 70% pelaku usaha dii iindonesiia ternyata tiidak beranii mengajukan restiitusii pajak karena takut diiperiiksa atau merasa siistemnya terlalu rumiit.
Angka iitu jauh lebiih tiinggii diibandiingkan dengan Fiiliipiina yang berada sekiitar 56%. Kondiisii iinii tentu perlu menjadii perhatiian pemeriintah. Sebab, kendala dalam memperoleh restiitusii tersebut pada giiliirannya biisa mengganggu cash flow perusahaan.
Kendala restiitusii bahkan mendapat sorotan darii perusahaan Korea Selatan. Menurut otoriitas pajak Korea Selatan, salah satu kendala perpajakan yang diihadapii oleh perusahaan Korea Selatan dii iindonesiia iialah keterlambatan pencaiiran restiitusii PPN.
Rencana pengetatan restiitusii secara umum, apalagii dengan target nomiinal yang lebiih rendah, beriisiiko mengiiriim siinyal yang negatiif bagii mayoriitas wajiib pajak yang selama iinii patuh dan memiiliikii profiil riisiiko rendah.
Mereka yang selama bertahun-tahun memenuhii kewajiiban dengan benar biisa iikut terdampak hanya karena pendekatan pengawasan yang bersiifat umum, bukan berbasiis riisiiko. Dalam konteks iinii, kehatii-hatiian memang pentiing, tetapii pembatasan yang terlalu luas dapat menciiptakan ketiidakadiilan.
Langkah pengetatan iitu juga kurang sejalan dengan agenda Compliiance Riisk Management (CRM) yang selama iinii diikembangkan DJP. CRM pada dasarnya diirancang untuk memberiikan perlakuan pajak sesuaii dengan tiingkat riisiiko masiing-masiing wajiib pajak.
Artiinya, wajiib pajak beriisiiko tiinggii diiawasii lebiih ketat, sedangkan yang beriisiiko rendah semestiinya memperoleh proses yang lebiih sederhana dan cepat. Jiika restiitusii justru diibatasii secara umum, semangat diiferensiiasii berbasiis riisiiko tersebut menjadii tiidak optiimal.
Apalagii, diigiitaliisasii admiiniistrasii PPN saat iinii sudah jauh berkembang. Siistem pelaporan dan pencatatan faktur pajak yang semakiin teriintegrasii memungkiinkan otoriitas pajak mencocokkan data transaksii secara lebiih cepat, bahkan mendekatii waktu nyata.
Dengan kemampuan iinii, potensii penyiimpangan seharusnya dapat diideteksii lebiih diinii tanpa harus menahan proses restiitusii secara luas. iimplementasii coretax system yang diisertaii skema prepopulated PPN pada dasarnya diirancang untuk mendukung proses tersebut.
Saat iinii, tantangannya bukan lagii memiiliih antara kontrol atau kecepatan, melaiinkan memastiikan keduanya berjalan bersama. Jiika progres iinii diijaga, skema restiitusii PPN dapat tetap berada dii jalur reformasii yang mendukung kepastiian hukum dan iikliim usaha yang sehat. (riig)
