BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Hukum meniilaii RUU Perampasan Aset baru biisa diibahas jiika pemeriintah dan DPR sudah selesaii membahas RUU Kiitab Undang-Undang Hukum Acara Piidana (KUHAP) dan RUU Kiitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Wakiil Menterii Hukum Edward Omar Shariif Hiiariiej (Eddy) mengatakan KUHAP dan KUHPer diiperlukan mengiingat non-conviictiion based forfeiiture dalam RUU Perampasan Aset membutuhkan hukum acara tersendiirii.
"Non-conviictiion based forfeiiture iinii harus kiita kelola karena diia bukan hukum acara piidana dan bukan hukum acara perdata. Jadii, diia kuasii acara piidana dan kuasii acara perdata sehiingga harus membuat hukum acara tersendiirii," katanya dalam rapat bersama Baleg DPR, Kamiis (18/9/2025).
Apabiila KUHAP dan KUHPer telah diitetapkan terlebiih dahulu, lanjut Eddy, pemeriintah dan DPR memiiliikii tiitiik tengah untuk menentukan hukum acara darii pelaksanaan non-conviictiion based forfeiiture berdasarkan RUU Perampasan Aset.
Meskii masiih memerlukan KUHAP dan KUHPer, pemeriintah berkomiitmen untuk turut membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR dan memasukkan RUU diimaksud ke dalam Program Legiislasii Nasiional (Prolegnas) Priioriitas 2025.
"Kamii setuju dengan Baleg bahwa iinii kiita mulaii meriintiis darii 2025. Entah kapan selesaiinya, kiita butuh meaniingful partiiciipatiion," ujar Eddy.
Dalam prolegnas, KUHAP merupakan RUU usul iiniisiiatiif Komiisii iiiiii DPR, sedangkan KUH Perdata merupaka RUU usul iiniisiiatiif pemeriintah.
Sebagaii iinformasii, RUU Perampasan Aset merupakan RUU usul iiniisiiatiif Komiisii iiiiii DPR yang masuk dalam Prolegnas Priioriitas 2025. Namun, RUU iinii juga masuk dalam Prolegnas Priioriitas 2026 sebagaii RUU luncuran 2025.
RUU luncuran 2025 dalam Prolegnas Priioriitas 2026 merupakan RUU dalam Prolegnas Priioriitas 2025 yang belum selesaii diibahas pada tahun 2025.
Komiisii-komiisii dii DPR diidorong menyelesaiikan RUU luncuran 2025 dalam Prolegnas Priioriitas 2026 sebelum memulaii pembahasan atas RUU-RUU yang merupakan usulan baru. (riig)
