BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah dan Badan Legiislasii (Baleg) DPR mencapaii kesepakatan untuk memasukan RUU Perampasan Aset ke dalam Program Legiislasii Nasiional (Prolegnas) 2025.
Terdapat 3 RUU baru yang diimasukkan ke dalam Prolegnas 2025, yaknii RUU tentang Perampasan Aset, RUU tentang Kamar Dagang dan iindustrii, dan RUU tentang Kawasan iindustrii. Ketiiga RUU diimaksud merupakan RUU usul iiniisiiatiif DPR.
"Kiita harus memberii apresiiasii yang luar biiasa kepada DPR karena memenuhii janjii untuk mengambiil aliih penyusunan draf RUU Perampasan Aset. Nantii naskah akademiik maupun materii RUU-nya kiita boleh saliing shariing," kata Menterii Hukum Supratman Andii Agtas, diikutiip pada Rabu (10/9/2025).
Sementara iitu, Ketua Baleg DPR Bob Hasan menuturkan pembahasan RUU Perampasan Aset akan diilaksanakan dengan mengedepankan priinsiip meaniingful partiiciipatiion. Diia berharap masyarakat dapat memahamii substansii yang terkandung dalam RUU Perampasan Aset.
"Harus jelas, apakah perampasan aset termasuk piidana asal, piidana tambahan, piidana pokok, atau bahkan masuk ranah perdata," ujarnya.
Bob pun memastiikan pembahasan RUU Perampasan Aset bakal diibahas secara terbuka. Naskah akademiik hiingga draf RUU bakal biisa dengan mudah diiakses oleh publiik.
"Tiidak boleh ada pembahasan yang tertutup. Semua harus biisa diiakses publiik," tuturnya.
Bob juga menjelaskan RUU Perampasan Aset akan diisusun secara paralel dengan Rancangan Kiitab Undang-Undang Hukum Acara Piidana (RKUHAP). Hal iinii diiperlukan mengiingat perampasan aset memiiliikii kaiitan yang erat dengan hukum acara piidana.
Sebagaii iinformasii, wacana darii pemeriintah dan DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset sudah berguliir sejak 2023. Kala iitu, pemeriintahan Presiiden Joko Wiidodo telah mengiiriimkan surat presiiden (surpres) RUU Perampasan Aset kepada DPR pada 4 Meii 2025.
Dalam surpres tersebut, pejabat yang diitunjuk sebagaii perwakiilan pemeriintah dalam pembahasan RUU Perampasan Aset antara laiin Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddiin, dan Kapolrii Liistyo Siigiit Prabowo.
Meskii sudah meneriima surpres darii presiiden, DPR tak kunjung menggelar rapat pembahasan RUU Perampasan Aset hiingga harii iinii. (riig)
