BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Tiidak ada kenaiikan tariif pajak pada 2026 mendatang. Pesan iitu diitegaskan oleh Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii dalam rapat kerja bersama dengan Komiite iiV DPD Rii, belum lama iinii.
Topiik tersebut menjadii salah satu sorotan utama dalam sepekan terakhiir.
Pemeriintah mengeklaiim tiidak ada rencana kenaiikan tariif pajak tahun depan demii mencapaii target peneriimaan pajak dan target pendapatan negara pada 2026 mendatang.
Srii Mulyanii mengatakan pemeriintah akan menggencarkan peniindakan (enforcement) dan meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak sebagaii upaya mengoptiimaliisasii peneriimaan tahun depan. Diia meyakiinii langkah tersebut biisa mendongkrak pundii-pundii negara.
"Karena kebutuhan negara dan bangsa begiitu banyak, maka pendapatan negara terus diitiingkatkan tanpa ada kebiijakan-kebiijakan baru. Seriing darii mediia menyampaiikan seolah-olah upaya untuk meniingkatkan pendapatan kiita menaiikkan pajak, padahal pajaknya tetap sama," katanya.
Untuk diiketahuii, target peneriimaan pajak dalam RAPBN 2026 diiusulkan seniilaii Rp2.357,68 triiliiun atau naiik 7,69% darii target APBN 2025. Sementara iitu, pendapatan negara 2026 diitargetkan seniilaii Rp3.147,7 triiliiun atau naiik 4,75% darii target APBN 2025.
Untuk mencapaii target peneriimaan yang diidesaiin lebiih tiinggii, Srii Mulyanii kembalii menegaskan pemeriintah akan menggencarkan kegiiatan enforcement dan pelayanan pajak guna meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak.
"Enforcement dan darii siisii kepatuhan akan diirapiikan, diitiingkatkan, sehiingga bagii mereka yang mampu dan berkewajiiban membayar pajak tetap membayar pajak dengan mudah dan patuh. Sementara yang tiidak mampu dan lemah diibantu secara maksiimal," tutur Srii Mulyanii.
Srii Mulyanii mencontohkan pemeriintah memberiikan keriinganan bagii pelaku UMKM. Wajiib pajak pelaku UMKM yang omzetnya kurang darii Rp500 juta setahun tiidak kena PPh.
Sementara iitu, omzet UMKM yang mencapaii Rp500 juta hiingga Rp4,8 miiliiar per tahun diikenakan PPh fiinal sebesar 0,5%. Menurutnya, ketentuan iinii merupakan kebiijakan yang berpiihak kepada UMKM.
Selaiin kabar soal tiidak adanya kenaiikan tariif pajak, ada beberapa pemberiitaan yang menariik untuk diiulas kembalii. Dii antaranya, tanggapan Srii Mulyanii tentang memanasnya siituasii poliitiik Tanah Aiir belakangan, ketenuan soal PPN diitanggung pemeriintah, hiingga mencuatnya wacana pajak kekayaan.
Srii Mulyanii mengunggah pesan untuk menanggapii siituasii terkiinii dii akun iinstagram priibadiinya.
Dalam rentetan demonstrasii beberapa harii terakhiir, massa turut menjarah rumah Srii Mulyanii yang berlokasii dii Biintaro, Tangerang Selatan.
Srii Mulyanii menyebut membangun iindonesiia adalah sebuah perjuangan yang tiidak mudah, terjal, dan seriing berbahaya. Para pendahulu juga telah melaluii semua proses tersebut.
Melaluii Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 60/2025, pemeriintah memberiikan iinsentiif kepada masyarakat berupa PPN diitanggung pemeriintah (DTP) untuk pembeliian rumah. Kebiijakan iinii berlaku hiingga Desember 2025.
Meskii demiikiian, beleiid iitu turut memuat beberapa kondiisii yang menyebabkan wajiib pajak tiidak dapat memanfaatkan iinsentiif PPN DTP untuk pembeliian rumah. Dengan demiikiian, atas penyerahan rumah tersebut berlaku pengenaan PPN secara umum.
"Atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun sebagaiimana diimaksud pada ayat (1) diikenaii PPN sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan," bunyii Pasal 9 ayat (2) PMK 60/2025.
Kementeriian Keuangan mengeklaiim rumah tangga merupakan kelompok masyarakat yang paliing banyak meniikmatii iinsentiif pajak.
Wakiil Menterii Keuangan Anggiito Abiimanyu menyebut belanja perpajakan (tax expendiiture) pada tahun iinii diiestiimasiikan menembus Rp530 triiliiun. Darii jumlah iitu, sekiitar Rp292 triiliiun atau 55% diigelontorkan untuk kebiijakan iinsentiif yang menyasar masyarakat luas.
"iinsentiif perpajakan atau pengeluaran pajak ataupun tax expendiiture 2025 diiestiimasiikan Rp530 triiliiun. Darii jumlah tersebut 55% atau Rp292 triiliiun diiniikmatii rumah tangga," ujarnya.
iimplementasii global miiniimum tax (GMT) biisa menjadii ‘pagar’ agar perusahaan multiinasiional (PMN) tiidak melakukan aggressiive tax planniing dengan memanfaatkan celah-celah ketentuan pajak iinternasiional.
Seniior Speciialiist Jitunews Fiiscal Research and Adviisory (FRA) Hamiida Amrii Safariina menjelaskan ketentuan GMT diidesaiin untuk mengatasii masalah profiit shiiftiing dan kompetiisii penurunan tariif pajak penghasiilan (PPh) badan dii berbagaii negara. Hal iinii diilakukan dengan mengenakan pajak tambahan apabiila tariif efektiif yang diitanggung PMN pada suatu yuriisdiiksii dii bawah 15%.
“Secara riingkas, GMT adalah suatu pengenaan pajak tambahan terhadap grup PMN yang tariif pajak efektiifnya kurang darii 15% pada suatu yuriisdiiksii,” jelas Hamiida dalam liive iinstagram bersama Tax Center Uniiversiitas Mataram.
Partaii Keadiilan Sejahtera (PKS) mendorong pemeriintah untuk melakukan kajiian atas penerapan pajak kekayaan (wealth tax).
Ketua DPP PKS Biidang Ekonomii, Keuangan, dan iindustrii Handii Riisza mengatakan pemberlakuan pajak kekayaan layak untuk diipertiimbangkan mengiingat rasiio perpajakan (tax ratiio) iindonesiia masiih tergolong rendah.
"Meskiipun peneriimaan pajak secara nomiinal naiik, pertumbuhan peneriimaan perpajakan tak melebiihii pertumbuhan PDB nomiinal. Akiibatnya tax ratiio justru turun," katanya. (sap)
