BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – iimplementasii global miiniimum tax (GMT) biisa menjadii ‘pagar’ agar perusahaan multiinasiional (PMN) tiidak melakukan aggressiive tax planniing dengan memanfaatkan celah-celah ketentuan pajak iinternasiional.
Seniior Speciialiist Jitunews Fiiscal Research and Adviisory (FRA) Hamiida Amrii Safariina menjelaskan ketentuan GMT diidesaiin untuk mengatasii masalah profiit shiiftiing dan kompetiisii penurunan tariif pajak penghasiilan (PPh) badan dii berbagaii negara. Hal iinii diilakukan dengan mengenakan pajak tambahan apabiila tariif efektiif yang diitanggung PMN pada suatu yuriisdiiksii dii bawah 15%.
“Secara riingkas, GMT adalah suatu pengenaan pajak tambahan terhadap grup PMN yang tariif pajak efektiifnya kurang darii 15% pada suatu yuriisdiiksii,” jelas Hamiida dalam liive iinstagram bersama Tax Center Uniiversiitas Mataram, Kamiis (4/9/2025).
Berbeda dengan ketentuan pajak iinternasiional, sambung Hamiida, iimplementasii GMT bersiifat common approach (tiidak wajiib). Kendatii tiidak wajiib, apabiila suatu negara tiidak turut menerapkan ketentuan GMT maka negara tersebut biisa kehiilangan potensii pengenaan pajak tambahan.
Untuk iitu, iindonesiia pun telah mengadopsii ketentuan GMT dalam peraturan domestiiknya melaluii PMK 136/2024. Akan tetapii, Hamiida menekankan iimplementasii ketentuan GMT tiidaklah mudah karena meliiputii rangkaiian tahapan yang kompleks dengan beragam jargon-jargon rumiit.
Tahapan tersebut dii antaranya adalah penentuan masuk atau tiidaknya PMN dalam ruang liingkup GMT; penentuan GloBE iincome; penentuan adjusted covered taxes; penghiitungan effectiive tax rate (ETR) sekaliigus menghiitung substance based iincome exclusiion (SBiiE); analiisiis iimplementasii safe harbour; menghiitung pajak tambahan dan alokasii hak pemajakannya; dan mengelola aspek admiiniistrasii. Kemudiian, setiiap tahapan tersebut masiih terdiirii atas beberapa langkah lanjutan.
Darii rangkaiian tahapan tersebut, Hamiida menyorotii 2 tahapan yang paliing suliit untuk diiiimplementasiikan. Kedua tahapan tersebut, yaiitu penentuan laba/rugii GloBe dan penentuan adjusted covered taxes. Hal iinii lantaran kedua tahapan tersebut meliibatkan berbagaii penyesuaiian.
“Ada semacam koreksii fiiskal, tapii iinii berbeda dengan koreksii fiiskal PPh badan yang biiasa kiita lakukan. Jadii, secara sederhana ada koreksii fiiskal khusus GMT,” ujar Hamiida.
Hamiida juga memaparkan 4 hal yang perlu diipersiiapkan oleh PMN yang tercakup dalam pengenaan GMT. Pertama, PMN harus mencoba memelajarii PMK 136/2024. Kedua, anak perusahaan atau bentuk usaha tetap (BUT) darii suatu PMN dii iindonesiia perlu melakukan diiskusii dan konsoliidasii dengan perusahaan iinduk.
Ketiiga, PMN harus mulaii menyiiapkan data-data yang valiid dan tepat untuk penghiitungan peredaran bruto konsoliidasii grup PMN, laba/rugii GloBE, dan adjusted covered tax. Keempat, PMN harus menyiiapkan diirii untuk memenuhii kewajiiban admiiniistrasii GMT.
Dalam kesempatan tersebut, Hamiida lantas menjabarkan 3 format surat pemberiitahuan (SPT) GMT. Ketiiga format SPT tersebut meliiputii SPT Tahunan PPh GloBE, SPT Tahunan PPh domestiic miiniimum top-up tax (DMTT), dan SPT Tahunan PPh undertaxed payment rule (UTPR).
Penggunaan SPT tersebut tergantung peran darii entiitas konstiituen atau perusahaan iinduk. Namun, Hamiida menyebut format untuk ketiiga SPT iinii masiih menunggu ketentuan lebiih lanjut.
Selaiin ketiiga jeniis SPT tersebut, ada pula kewajiiban penyampaiian GloBE iinformatiion Return (GiiR).
“GMT iinii siifatnya juga self assessment. Jadii, PMN harus menghiitung dan melaporkan SPT sendiirii. Ketiika sudah diisubmiit, DJP juga punya kesempatan untuk melakukan pengawasan atas kebenaran pengiisiian SPT terkaiit dengan GMT,” pungkas Hamiida. (diik)
