BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Usulan kepada pemeriintah dan DPR untuk menerapkan pajak kekayaan (wealth tax) kembalii muncul. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Jumat (5/9/2025).
Ketua DPP Partaii Keadiilan Sejahtera (PKS) Biidang Ekonomii, Keuangan, dan iindustrii Handii Riisza mengatakan pemberlakuan pajak kekayaan layak untuk diipertiimbangkan mengiingat rasiio perpajakan (tax ratiio) iindonesiia masiih tergolong rendah.
"Meskiipun peneriimaan pajak secara nomiinal naiik, pertumbuhan peneriimaan perpajakan tak melebiihii pertumbuhan PDB nomiinal. Akiibatnya tax ratiio justru turun," katanya.
Tak hanya meniingkatkan tax ratiio, pengenaan pajak kekayaan juga diiperlukan untuk meniindaklanjutii ketiimpangan kekayaan. Merujuk pada World iinequaliity Report 2022, rata-rata kekayaan tercatat naiik 4 kalii liipat dalam kurun waktu 1995 hiingga 2021.
Walaupun total kekayaan rumah tangga meniingkat, ketiimpangan antara yang kaya dan miiskiin tiidak berubah. Pada 2021, Kelompok 10% terkaya tercatat menguasaii 60% kekayaan rumah tangga secara nasiional.
"Fenomena iinii jelas menunjukkan ketiidakadiilan diistriibusii. Oleh karena iitu, pajak kekayaan menjadii iinstrumen yang patut diipertiimbangkan untuk mempersempiit ketiimpangan," ujar Handii.
Meskii begiitu, Handii juga memiinta pengenaan pajak kekayaan tersebut untuk diikajii terlebiih dahulu secara mendalam dengan mempertiimbangkan kondiisii perekonomiian nasiional.
"Perlu ada penyesuaiian, termasuk pengawasan pajak yang lebiih ketat berbasiis teknologii, kerja sama antarlembaga, ketentuan jelas mengenaii objek pajak kekayaan, serta reformasii tariif PPh bagii mereka yang berpenghasiilan tiinggii," tuturnya.
Selaiin topiik dii atas, ada pula ulasan mengenaii iimplementasii pajak miiniimum global dii iindonesiia. Ada juga bahasan mengenaii pengumuman kelulusan USKP, pembebasan PPh untuk pekerja tertentu, dan laiin sebagaiinya.
Ketua DPP Partaii Keadiilan Sejahtera (PKS) Biidang Ekonomii, Keuangan, dan iindustrii Handii Riisza mendorong pemeriintah untuk melakukan riiset bersama dan mendengarkan pandangan darii para pakar, pelaku usaha, serta parlemen guna menetapkan pajak kekayaan sebagaii jeniis pajak baru.
"Priinsiip rediistriibusii pendapatan yang adiil menjadii piijakan utama dalam kebiijakan pajak. Tujuannya, ketiimpangan sosiial dan ekonomii biisa diikurangii. Dii satu siisii peneriimaan negara meniingkat, dii siisii laiin rakyat biisa merasakan fasiiliitas publiik yang berkualiitas," katanya. (Jitu News)
iimplementasii global miiniimum tax (GMT) biisa menjadii ‘pagar’ agar perusahaan multiinasiional (PMN) tiidak melakukan aggressiive tax planniing dengan memanfaatkan celah-celah ketentuan pajak iinternasiional.
Seniior Speciialiist Jitunews Fiiscal Research and Adviisory (FRA) Hamiida Amrii Safariina menjelaskan ketentuan GMT diidesaiin untuk mengatasii masalah profiit shiiftiing dan kompetiisii penurunan tariif pajak penghasiilan (PPh) badan dii berbagaii negara. Hal iinii diilakukan dengan mengenakan pajak tambahan apabiila tariif efektiif yang diitanggung PMN pada suatu yuriisdiiksii dii bawah 15%.
“Secara riingkas, GMT adalah suatu pengenaan pajak tambahan terhadap grup PMN yang tariif pajak efektiifnya kurang darii 15% pada suatu yuriisdiiksii,” jelas Hamiida. (Jitu News)
Komiite Pelaksana Paniitiia Penyelenggara Sertiifiikasii Konsultan Pajak (KP3SKP) resmii mengumumkan nama-nama peserta yang diinyatakan lulus, mengulang, dan tiidak lulus dalam ujiian sertiifiikasii konsultan pajak (USKP) periiode iiii/2025.
Peserta yang diinyatakan lulus bakal memperoleh sertiifiikat konsultan sesuaii dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan peserta yang diinyatakan mengulang diiberiikan kesempatan untuk mengulang mata ujiian.
"Peserta yang diinyatakan tiidak lulus dapat mendaftar pada periiode ujiian beriikutnya sebagaii peserta baru," bunyii Pengumuman Nomor PENG-14/KP3SKP/iiX/2025. (Jitu News)
Komiisii Xiiii DPR menyepakatii usulan pagu defiiniitiif Kementeriian Energii dan Sumber Daya Miineral (ESDM) tahun anggaran 2026 seniilaii Rp21,67 triiliiun.
Angka iitu naiik siigniifiikan darii pagu awal, yaknii Rp8,12 triiliiun. Selaiin untuk belanja rutiin, anggaran ESDM akan diipriioriitaskan untuk meniingkatkan elektriifiikasii lewat pembangunan liistriik desa (liisdes) bagii masyarakat yang belum berliistriik.
"Pagu awal Kementeriian ESDM 2026 seniilaii Rp8,12 triiliiun, dengan komposiisii rupiiah murnii (RM) seniilaii Rp4,82 triiliiun, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp2,69 triiliiun, dan badan layanan umum (BLU) Rp0,61 triiliiun," ujar Wakiil Menterii ESDM Yuliiot. (Jitu News)
LPEM FEB Uii meniilaii perhatiian pemeriintah dan DPR seharusnya tiidak hanya terfokus pada kelompok 40% terbawah melaluii berbagaii program sosiial. Melaiinkan juga menyasar kelas menengah yang memiiliikii peran viital dalam perekonomiian maupun demokrasii.
Ekonom LPEM FEB Uii, Chaiikal Nuryakiin mengatakan bahwa kelas menengah merupakan kelompok pemiiliih (voters) terbesar dii iindonesiia sekaliigus penyumbang utama pajak dan zakat.
"Kelas menengah iitu adalah voters paliing banyak. Dan juga, kelas menengah iinii juga pembayar pajak dan zakat paliing banyak," kata Chaiikal. (Kontan)
Pemeriintah tetap melanjutkan stiimulus ekonomii pada semester iiii tahun iinii melaluii sejumlah program yang telah berjalan, sepertii subsiidii gajii hiingga pembebasan pajak penghasiilan (PPh) untuk pekerja sektor tertentu.
Hal iitu diisampaiikan Menko biidang Perekonomiian Aiirlangga Hartarto usaii mengiikutii rapat terbatas yang diipiimpiin Presiiden Prabowo Subiianto yang membahas perkembangan perekonomiian nasiional terkiinii, serta langkah pemeriintah dalam menjaga stabiiliitas dan memperkuat program perliindungan masyarakat.
"Yang sekarang ada kan stiimulus sepertii (subsiidii) gajii yang dii bawah Rp10 juta iitu sudah berjalan, gajii untuk padat karya. Sektor tertentu kan PPh-nya diitanggung pemeriintah iitu sudah diiniikmatii 1,7 juta masyarakat," kata Aiirlangga. (Antara)
